Baubau (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau, Sulawesi Tenggara, mengingatkan kapal-kapal berlayar untuk mewaspadai cuaca buruk, apalagi siklus badai La Nina yang juga memengaruhi situasi di laut dan dapat membahayakan pelayaran.
"Sekarang ini kan kondisi pas akhir-akhir tahun, biasanya cuaca kurang bersahabat. Ada info dari BMKG akan siklus La Nina. Nah La Nina itu juga memengaruhi situasi di laut. Makanya kita selalu mengimbau nakhoda kapal untuk tidak memaksakan berlayar apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan," kata Kepala KSOP Kelas II Baubau, Jasra Yuzi Irawan, di Baubau, Selasa.
Dengan kondisi tinggi gelombang yang mencapai 2-4,5 meter dari informasi BMKG,pihaknya terpaksa menunda keberangkatan kapal untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
"Makanya kita dari KSOP, setiap ada kapal yang mengajukan surat persetujuan berlayar (SPB) perwira jaga mengecek dulu kondisi informasi terkini BMKG apakah daerah pelayaran yang akan dilewati kapal itu kondisinya seperti apa, karena kan kita bisa prediksi 2-3 jam ke depan itu bisa kita lihat dari BMKG. Kalau levelnya sampai empat meter ke atas maka mungkin kapal-kapal tertentu akan ditunda pelayarannya," katanya.
Apalagi, lanjut dia, kapal-kapal antarpulau yang akan berlayar melintasi sejumlah daerah namun kondisi tinggi gelombang mencapai tiga meter maka pemberangkatannya ditunda. Hal tersebut juga karena spesifik kondisi kapal mereka bila gelombang setinggi itu tidak memungkinkan. Bahkan gelombang di bawah dua meter pun harus diantisipasi.
Ia mengatakan kondisi banyak kapal antarpulau yang berangkat tidak melapor khususnya sebagai contoh di wilayah-wilayah atau lokasi tertentu yang mungkin jauh dari pemantauan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas.
Mereka terkadang luput dari pemantauan pihaknya. Oleh sebab itu perlunya dilakukan pengawasan secara bersama-sama guna menghindari musibah kecelakaan di laut.
"Karenanya itu, tentunya kita juga minta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama bertugas mengawasi supaya tidak 'over' (kelebihan) kapasitas penumpang. Alat-alat keselamatan dipastikan harus tetap ada sesuai dengan jumlah penumpang atau sesuai aturan 125 persen dari jumlah pelayar, termasuk baju pelampung, life buoy, life jaket, rakit penolong, dan alat-alat keselamatan lainnya," ujarnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan uji kelaikan secara acak kepada kapal-kapal khususnya armada penumpang guna mengantisipasi angkutan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Fokus pengecekan itu alat-alat keselamatan baik life jaket, life buoy dan alat-alat keselamatan lainnya, termasuk dokumen dan sertifikat kapal serta anak buah kapal.
Dia menjelaskan pengecekan sudah menjadi agenda tahunan, yang dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, juga akan mengeluarkan surat keputusan (SK) dengan kemungkinan akan ada tim dari pusat datang untuk bersama dengan pihaknya atau UPT untuk melaksanakan pengecekan kapal itu.
"Tentu nanti kami juga akan menyampaikan informasi ke kantor pusat mengenai jumlah kapal penumpang yang singgah di Pelabuhan Baubau serta kapasitasnya berapa dan kira-kira lonjakan penumpang diprediksi berapa," katanya.
Akan tetapi, katanya, kalau melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini ada kemungkinan pemerintah menaikkan level PPKM.
"Kalau kita baca di berita kemungkinan pada 26 Desember (2021) hingga 6 Januari (2022) itu pemerintah akan menaikkan level PPKM, yang kalau tidak salah level III untuk mengurangi masyarakat bepergian atau mobilitas orang," tambahnya.
Meskipun begitu, kata dia, aktivitas menjelang Natal dan Tahun Baru di pelabuhan tetap menjadi perhatian serius pihaknya karena fokus tugas pekerjaan pihaknya adalah melaksanakan aspek keselamatan pelayaran.
"Sekarang ini kan kondisi pas akhir-akhir tahun, biasanya cuaca kurang bersahabat. Ada info dari BMKG akan siklus La Nina. Nah La Nina itu juga memengaruhi situasi di laut. Makanya kita selalu mengimbau nakhoda kapal untuk tidak memaksakan berlayar apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan," kata Kepala KSOP Kelas II Baubau, Jasra Yuzi Irawan, di Baubau, Selasa.
Dengan kondisi tinggi gelombang yang mencapai 2-4,5 meter dari informasi BMKG,pihaknya terpaksa menunda keberangkatan kapal untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
"Makanya kita dari KSOP, setiap ada kapal yang mengajukan surat persetujuan berlayar (SPB) perwira jaga mengecek dulu kondisi informasi terkini BMKG apakah daerah pelayaran yang akan dilewati kapal itu kondisinya seperti apa, karena kan kita bisa prediksi 2-3 jam ke depan itu bisa kita lihat dari BMKG. Kalau levelnya sampai empat meter ke atas maka mungkin kapal-kapal tertentu akan ditunda pelayarannya," katanya.
Apalagi, lanjut dia, kapal-kapal antarpulau yang akan berlayar melintasi sejumlah daerah namun kondisi tinggi gelombang mencapai tiga meter maka pemberangkatannya ditunda. Hal tersebut juga karena spesifik kondisi kapal mereka bila gelombang setinggi itu tidak memungkinkan. Bahkan gelombang di bawah dua meter pun harus diantisipasi.
Ia mengatakan kondisi banyak kapal antarpulau yang berangkat tidak melapor khususnya sebagai contoh di wilayah-wilayah atau lokasi tertentu yang mungkin jauh dari pemantauan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas.
Mereka terkadang luput dari pemantauan pihaknya. Oleh sebab itu perlunya dilakukan pengawasan secara bersama-sama guna menghindari musibah kecelakaan di laut.
"Karenanya itu, tentunya kita juga minta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama bertugas mengawasi supaya tidak 'over' (kelebihan) kapasitas penumpang. Alat-alat keselamatan dipastikan harus tetap ada sesuai dengan jumlah penumpang atau sesuai aturan 125 persen dari jumlah pelayar, termasuk baju pelampung, life buoy, life jaket, rakit penolong, dan alat-alat keselamatan lainnya," ujarnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan uji kelaikan secara acak kepada kapal-kapal khususnya armada penumpang guna mengantisipasi angkutan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Fokus pengecekan itu alat-alat keselamatan baik life jaket, life buoy dan alat-alat keselamatan lainnya, termasuk dokumen dan sertifikat kapal serta anak buah kapal.
Dia menjelaskan pengecekan sudah menjadi agenda tahunan, yang dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, juga akan mengeluarkan surat keputusan (SK) dengan kemungkinan akan ada tim dari pusat datang untuk bersama dengan pihaknya atau UPT untuk melaksanakan pengecekan kapal itu.
"Tentu nanti kami juga akan menyampaikan informasi ke kantor pusat mengenai jumlah kapal penumpang yang singgah di Pelabuhan Baubau serta kapasitasnya berapa dan kira-kira lonjakan penumpang diprediksi berapa," katanya.
Akan tetapi, katanya, kalau melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini ada kemungkinan pemerintah menaikkan level PPKM.
"Kalau kita baca di berita kemungkinan pada 26 Desember (2021) hingga 6 Januari (2022) itu pemerintah akan menaikkan level PPKM, yang kalau tidak salah level III untuk mengurangi masyarakat bepergian atau mobilitas orang," tambahnya.
Meskipun begitu, kata dia, aktivitas menjelang Natal dan Tahun Baru di pelabuhan tetap menjadi perhatian serius pihaknya karena fokus tugas pekerjaan pihaknya adalah melaksanakan aspek keselamatan pelayaran.