Kendari (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) memberikan penguatan mitigasi risiko potensi bencana hidrometeorologi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan di Kendari, Selasa, mengatakan dalam rangka mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi agar segera memastikan seluruh bupati/walikota melakukan kesiapsiagaan di daerahnya masing-masing.
"Pastikan seluruh OPD provinsi sudah mempersiapkan sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan, melakukan simulasi, dan menghimpun relawan dan dukungan lainnya," katanya pada rapat koordinasi dan penguatan sinergi antara lembaga dan kemitraan dalam rangka penanggulangan bencana di Sulawesi Tenggara.
Dia menyarankan, untuk tingkat kabupaten segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah-daerah rawan bencana, memastikan seluruh camat, lurah, dan desa melakukan kesiapsiagaan, OPD segera menyiapkan sumber daya, dan mengaktivasi pusat pengendalian operasi (pusdalops) di BPBD.
Lilik menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan akses informasi tentang kebencanaan sehingga dapat mengevakuasi diri secara mandiri ketika terjadi bencana.
"Informasinya harus sampai ke masyarakat, pesan itu dipahami, dan masyarakat merespon informasi tersebut dengan melakukan evakuasi ke tempat yang aman ketika bencana terjadi," jelas dia.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyampaikan berdasarkan data IRBI tahun 2020, Sultra memiliki nilai indeks 157,72 dan dikategorikan berisiko tinggi, sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah mitigasi berupa penanaman pohon, relokasi pemukiman, dan pembuatan tanggul.
"Penanaman pohon dilakukan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang bibir pantai untuk mencegah abrasi," kata Ali Mazi.
Sementara, relokasi pemukiman yang terdampak bencana, baik tsunami, banjir, dan longsor dilakukan sebagai bentuk
mitigasi. Lalu, pembuatan tanggul sungai dan tanggul Teluk Kendari. Menurutnya, upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD.
“Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan bencana yang semakin kompleks, diperlukan manajemen bencana yang baik, terpadu, dan saling terintegrasi antara lembaga/institusi di semua tingkatan, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di tingkat pemerintah daerah,” kata Gubernur.
Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah Sultra, sejumlah kepala daerah bupati/wali kota di Sultra, dan para pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra.
Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan di Kendari, Selasa, mengatakan dalam rangka mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi agar segera memastikan seluruh bupati/walikota melakukan kesiapsiagaan di daerahnya masing-masing.
"Pastikan seluruh OPD provinsi sudah mempersiapkan sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan, melakukan simulasi, dan menghimpun relawan dan dukungan lainnya," katanya pada rapat koordinasi dan penguatan sinergi antara lembaga dan kemitraan dalam rangka penanggulangan bencana di Sulawesi Tenggara.
Dia menyarankan, untuk tingkat kabupaten segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah-daerah rawan bencana, memastikan seluruh camat, lurah, dan desa melakukan kesiapsiagaan, OPD segera menyiapkan sumber daya, dan mengaktivasi pusat pengendalian operasi (pusdalops) di BPBD.
Lilik menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan akses informasi tentang kebencanaan sehingga dapat mengevakuasi diri secara mandiri ketika terjadi bencana.
"Informasinya harus sampai ke masyarakat, pesan itu dipahami, dan masyarakat merespon informasi tersebut dengan melakukan evakuasi ke tempat yang aman ketika bencana terjadi," jelas dia.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyampaikan berdasarkan data IRBI tahun 2020, Sultra memiliki nilai indeks 157,72 dan dikategorikan berisiko tinggi, sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah mitigasi berupa penanaman pohon, relokasi pemukiman, dan pembuatan tanggul.
"Penanaman pohon dilakukan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang bibir pantai untuk mencegah abrasi," kata Ali Mazi.
Sementara, relokasi pemukiman yang terdampak bencana, baik tsunami, banjir, dan longsor dilakukan sebagai bentuk
mitigasi. Lalu, pembuatan tanggul sungai dan tanggul Teluk Kendari. Menurutnya, upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD.
“Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan bencana yang semakin kompleks, diperlukan manajemen bencana yang baik, terpadu, dan saling terintegrasi antara lembaga/institusi di semua tingkatan, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di tingkat pemerintah daerah,” kata Gubernur.
Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah Sultra, sejumlah kepala daerah bupati/wali kota di Sultra, dan para pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra.