Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Kelurahan Wundumbatu di Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai lokasi pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu/Pemilihan (DP3).
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib melalui rilis KPU Sultra diterima di Kendari, Kamis, mengatakan penetapan kelurahan tersebut berdasarkan hasil rapat bersama dengan KPU Kota Kendari.
"Penetapan kelurahan tersebut setelah melakukan perengkingan terhadap kriteria sebagaimana terdapat dalam Juknis," kata dia.
Ia menyebut, ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam penetapan daerah sebagai lokasi desa/kelurahan pelaksanaan Program DP3 di antaranya partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan juga potensi konflik tinggi, serta masuk daerah rawan bencana alam.
Dikatakan, ada beberapa kelurahan dengan partisipasi pemilih rendah dalam Kota Kendari, seperti Mangga Dua, Korumba, Lahundape, Lalolara, Rahandouna, Bende, Mokoau, dan Baruga.
"Namun setelah dikombinasikan dengan dua kriteria lainnya maka dipilih Wundumbatu.
Sedangkan mengenai memilih lokasi di Kota Kendari, selain dari kriteria itu juga mempertimbangkan jarak dengan KPU Sultra, karena program ini dilaksanakan KPU Sultra," ujar dia.
Sementara, lanjutnya, KPU kabupaten/kota hanya membantu mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, membantu merekrut peserta sebagai calon kader peduli pemilu/pemilihan.
"Rencananya KPU Sultra bersama KPU Kota Kendari segera melakukan audience dengan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir," tutur dia.
Abdul Natsir menambahkan, program ini berlangsung melalui empat tahap, yakni persiapan, pembentukan kader, pembekalan, dan tahap akhir evaluasi.
"Setiap desa/kelurahan akan kita rekrut 25 orang kader, lalu mereka diberi pelatihan sehingga mereka menjadi kader peduli pemilu/pemilihan," kata Abdul Natsir.
Pria yang akrab disapa Ojo ini berharap dari 25 kader nantinya bisa menjadi pelopor demokrasi di sebuah desa/kelurahan, sehingga tercipta proses demokrasi yang baik, seperti tidak ada mobilisasi, tidak money politik, dan memilih secara rasional.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh mengaku bersyukur daerah ditetapkan sebagai lokasi program KP3, karena dengan penetapan itu, maka Kota Kendari akan menjadi percontohan (pilot project) bagi mewujudkan demokrasi secara substansial.
Jumwal menyatakan KPU Kota Kendari berkomitmen ikut menyukseskan program ini, khususnya terkait dengan tugas tanggungjawab yang diberikan sesuai Juknis.
Program DP3/KP3 adalah program unggulan dan jangka panjang dari KPU RI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilihan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib melalui rilis KPU Sultra diterima di Kendari, Kamis, mengatakan penetapan kelurahan tersebut berdasarkan hasil rapat bersama dengan KPU Kota Kendari.
"Penetapan kelurahan tersebut setelah melakukan perengkingan terhadap kriteria sebagaimana terdapat dalam Juknis," kata dia.
Ia menyebut, ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam penetapan daerah sebagai lokasi desa/kelurahan pelaksanaan Program DP3 di antaranya partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan juga potensi konflik tinggi, serta masuk daerah rawan bencana alam.
Dikatakan, ada beberapa kelurahan dengan partisipasi pemilih rendah dalam Kota Kendari, seperti Mangga Dua, Korumba, Lahundape, Lalolara, Rahandouna, Bende, Mokoau, dan Baruga.
"Namun setelah dikombinasikan dengan dua kriteria lainnya maka dipilih Wundumbatu.
Sedangkan mengenai memilih lokasi di Kota Kendari, selain dari kriteria itu juga mempertimbangkan jarak dengan KPU Sultra, karena program ini dilaksanakan KPU Sultra," ujar dia.
Sementara, lanjutnya, KPU kabupaten/kota hanya membantu mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, membantu merekrut peserta sebagai calon kader peduli pemilu/pemilihan.
"Rencananya KPU Sultra bersama KPU Kota Kendari segera melakukan audience dengan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir," tutur dia.
Abdul Natsir menambahkan, program ini berlangsung melalui empat tahap, yakni persiapan, pembentukan kader, pembekalan, dan tahap akhir evaluasi.
"Setiap desa/kelurahan akan kita rekrut 25 orang kader, lalu mereka diberi pelatihan sehingga mereka menjadi kader peduli pemilu/pemilihan," kata Abdul Natsir.
Pria yang akrab disapa Ojo ini berharap dari 25 kader nantinya bisa menjadi pelopor demokrasi di sebuah desa/kelurahan, sehingga tercipta proses demokrasi yang baik, seperti tidak ada mobilisasi, tidak money politik, dan memilih secara rasional.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh mengaku bersyukur daerah ditetapkan sebagai lokasi program KP3, karena dengan penetapan itu, maka Kota Kendari akan menjadi percontohan (pilot project) bagi mewujudkan demokrasi secara substansial.
Jumwal menyatakan KPU Kota Kendari berkomitmen ikut menyukseskan program ini, khususnya terkait dengan tugas tanggungjawab yang diberikan sesuai Juknis.
Program DP3/KP3 adalah program unggulan dan jangka panjang dari KPU RI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilihan baik secara kuantitas maupun kualitas.