Kendari (ANTARA) - DPRD Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan pembangunan Sekolah Menegah Atas (SMA) di Tiworo Raya mengingat selama ini banyak lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan tingkat SMA di kabupaten tetangga.
Ketua DPRD Muba Barat, Wa Ode Sitti Sariani Illaihi di Kendari, Minggu mengatakan usul pembentukan sekolah itu juga perlu disertai penambahan guru tingkat SMA serta adanya kebijakan untuk mengembalikan guru yang berdomisi di Mubar namun bertugas di daerah lain.
Sitti yang didampingi Sekwan dan sejumlah anggota lainnya mengusulkan itu saat menemui Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHUm PhD di Kendari.
Politisi Partai Nasdem itu melaporkan juga bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka di Muba Barat sudah bisa dilakukan, sebab anak-anak saat ini lebih fokus bermain handphone bersama game, dibandingkan mengisi ilmu pengetahuan.
Menanggapi hal tersebut, Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD yang didampingi Kabid Perencanannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Mubar atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di daerahnya.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi pendidikan di Sultra yakni masalah jumlah dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan. Namun salah satu upaya untuk menjawab persoalan tersebut, yakni dengan mengangkat 3.750 SK guru tetap non PNS.
Langkah selanjutnya, masih dia, bagaimana melakukan penataan terhadap pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini.
"Saat ini kami tengah melakukan sosialisasi penataan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini. Jadi Provinsi Sultra menyiapkan aplikasinya dan tinggal menunggu Pergub tentang pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini," terang Asrun Lio.
Asrun Lio mengakui, selama ini banyak terjadi perpindahan guru dengan alasan ingin merawat orang tua. Namun ke depan, pihaknya akan melakukan penataan terhadap kondisi guru-guru di kabupaten kota, baik dari sisi pendistribusian maupun jumlah.
"Sambil menunggu Pergub, semoga akhir tahun bisa berjalan dan diuji coba, sebab tahun 2022 persoalan ini ditargetkan selesai," terangnya lagi.
Untuk pengusulan pembangunan sekolah, Kadikbud Sultra menyambut positif dan akan menurunkan tim verifikasi pengusulan pembangunan sekolah, guna diusulkan ke pusat.
"Terkait masalah pembelajaran tatap muka, telah dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan membagi setengah dari total jumlah siswa dalam satu kelas," katanya.
Namun dalam pelaksanaanya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap berkoordinasi dengan gugus tugas covid pada masing-masing wilayah," jelas Asrun Lio.
"Hal ini dilakukan karena amanat Kemendikbud RI tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah, sehingga proses pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orng tua, serta melihat zonanya, misalnya untuk hijau dan kuning boleh. Ini dilakukan karena pemerintah belum mancabut darurat covid," jelas orang nomor satu di Dikbud Sultra ini.
Ketua DPRD Muba Barat, Wa Ode Sitti Sariani Illaihi di Kendari, Minggu mengatakan usul pembentukan sekolah itu juga perlu disertai penambahan guru tingkat SMA serta adanya kebijakan untuk mengembalikan guru yang berdomisi di Mubar namun bertugas di daerah lain.
Sitti yang didampingi Sekwan dan sejumlah anggota lainnya mengusulkan itu saat menemui Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHUm PhD di Kendari.
Politisi Partai Nasdem itu melaporkan juga bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka di Muba Barat sudah bisa dilakukan, sebab anak-anak saat ini lebih fokus bermain handphone bersama game, dibandingkan mengisi ilmu pengetahuan.
Menanggapi hal tersebut, Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD yang didampingi Kabid Perencanannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Mubar atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di daerahnya.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi pendidikan di Sultra yakni masalah jumlah dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan. Namun salah satu upaya untuk menjawab persoalan tersebut, yakni dengan mengangkat 3.750 SK guru tetap non PNS.
Langkah selanjutnya, masih dia, bagaimana melakukan penataan terhadap pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini.
"Saat ini kami tengah melakukan sosialisasi penataan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini. Jadi Provinsi Sultra menyiapkan aplikasinya dan tinggal menunggu Pergub tentang pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan ini," terang Asrun Lio.
Asrun Lio mengakui, selama ini banyak terjadi perpindahan guru dengan alasan ingin merawat orang tua. Namun ke depan, pihaknya akan melakukan penataan terhadap kondisi guru-guru di kabupaten kota, baik dari sisi pendistribusian maupun jumlah.
"Sambil menunggu Pergub, semoga akhir tahun bisa berjalan dan diuji coba, sebab tahun 2022 persoalan ini ditargetkan selesai," terangnya lagi.
Untuk pengusulan pembangunan sekolah, Kadikbud Sultra menyambut positif dan akan menurunkan tim verifikasi pengusulan pembangunan sekolah, guna diusulkan ke pusat.
"Terkait masalah pembelajaran tatap muka, telah dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan membagi setengah dari total jumlah siswa dalam satu kelas," katanya.
Namun dalam pelaksanaanya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap berkoordinasi dengan gugus tugas covid pada masing-masing wilayah," jelas Asrun Lio.
"Hal ini dilakukan karena amanat Kemendikbud RI tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah, sehingga proses pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orng tua, serta melihat zonanya, misalnya untuk hijau dan kuning boleh. Ini dilakukan karena pemerintah belum mancabut darurat covid," jelas orang nomor satu di Dikbud Sultra ini.