Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Sulawesi Tenggara menyiapkan anggara sebesar Rp60 miliar untuk menangani pandemi COVID-19 di tahun 2021 di daerah tersebut.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Senin, mengatakan dana tersebut bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
"Kalau anggaran BTT kita kurang lebih Rp60 miliar kita siapkan di tahun 2021 ini," kata Sulkarnain di sela-sela Rapat Koordinasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
Ia menyampaikan dana tersebut untuk mengantisipasi terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga pelaksanaan vaksinasi termasuk membantu masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"PHK tidak ada target, yang jelas seluruh masyarakat yang tidak ter-cover di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kita akan cover di pemerintah kota," ujar Wali Kota.
Pada kesempatan itu, Wali kota juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah banyak menggagas program-program sosial diantaranya program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan Bantuan Beras sejahterah (Rastra) yang semuanya dikelolah oleh Dinas Sosial.
Serta beberapa program lainnya yang di kelolah oleh dinas terkait seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jamkesda yang ditangani Dinas Kesehatan serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di kelola oleh Dinas Pendidikan.
"Saya berharap seluruh pilar-pilar sosial, agar hadir secara utuh menjalankan tugasnya dengan baik, serta membangun sinergitas dan kolaborasi semua pihak khususnya terkait pelayanan sosial di Kota Kendari sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita lakukan dengan baik," ujar Sulkarnain.
Kepala Dinas Sosial Kendari Indra Muhammad mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum menerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Saat ini kita sedang mendata, mungkin tidak jauh berbeda jumlahnya dengan penerima bantuan program keluarga harapan sekitar 8.000 penerima," ujarnya.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Senin, mengatakan dana tersebut bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
"Kalau anggaran BTT kita kurang lebih Rp60 miliar kita siapkan di tahun 2021 ini," kata Sulkarnain di sela-sela Rapat Koordinasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
Ia menyampaikan dana tersebut untuk mengantisipasi terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga pelaksanaan vaksinasi termasuk membantu masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"PHK tidak ada target, yang jelas seluruh masyarakat yang tidak ter-cover di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kita akan cover di pemerintah kota," ujar Wali Kota.
Pada kesempatan itu, Wali kota juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah banyak menggagas program-program sosial diantaranya program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan Bantuan Beras sejahterah (Rastra) yang semuanya dikelolah oleh Dinas Sosial.
Serta beberapa program lainnya yang di kelolah oleh dinas terkait seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jamkesda yang ditangani Dinas Kesehatan serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di kelola oleh Dinas Pendidikan.
"Saya berharap seluruh pilar-pilar sosial, agar hadir secara utuh menjalankan tugasnya dengan baik, serta membangun sinergitas dan kolaborasi semua pihak khususnya terkait pelayanan sosial di Kota Kendari sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita lakukan dengan baik," ujar Sulkarnain.
Kepala Dinas Sosial Kendari Indra Muhammad mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum menerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Saat ini kita sedang mendata, mungkin tidak jauh berbeda jumlahnya dengan penerima bantuan program keluarga harapan sekitar 8.000 penerima," ujarnya.