Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengerahkan tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial terhadap warga yang terdampak Pandemi COVID-19.
Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Kendari, Ridha Nappu, di Kendari, Senin, Pemkot Kendari menyalurkan 32.941 Paket bantuan sosial (Sosial) dan Bantuan Lansung Tunai (BLT) 9.025 Penerima.
"Kita ingin memastikan bahwa saat penyaluran bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukan, sehingga kita libatkan tim saber pungli," katanya.
Upaya itu kata dia, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa selama ini penyaluran bansos sudah sesuai mekanisme karena diawasi langsung oleh pengawas intern daerah.
"Intinya bahwa kita mengharapkan semua bentuk bantuan sosial terhadap masyarakat bisa sampai pada titik sasaran, dengan menjalankan prosedur yang ada," katanya.
Untuk mendukung kinerja tim saber pungli tersebut kata dia, maka diharapkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kerua RT/RW, lurah dan camat untuk melakukan penginputan data keluarga penerima manfaat dengan sebaik-baiknya.
"Setiap penerima bantuan sosial harus selalu dikoordinasikan antara lurah dan pendamping PKH saat pengimputan data," katanya.
Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Kendari, Ridha Nappu, di Kendari, Senin, Pemkot Kendari menyalurkan 32.941 Paket bantuan sosial (Sosial) dan Bantuan Lansung Tunai (BLT) 9.025 Penerima.
"Kita ingin memastikan bahwa saat penyaluran bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukan, sehingga kita libatkan tim saber pungli," katanya.
Upaya itu kata dia, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa selama ini penyaluran bansos sudah sesuai mekanisme karena diawasi langsung oleh pengawas intern daerah.
"Intinya bahwa kita mengharapkan semua bentuk bantuan sosial terhadap masyarakat bisa sampai pada titik sasaran, dengan menjalankan prosedur yang ada," katanya.
Untuk mendukung kinerja tim saber pungli tersebut kata dia, maka diharapkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kerua RT/RW, lurah dan camat untuk melakukan penginputan data keluarga penerima manfaat dengan sebaik-baiknya.
"Setiap penerima bantuan sosial harus selalu dikoordinasikan antara lurah dan pendamping PKH saat pengimputan data," katanya.