Kendari (ANTARA) - Kader senior Partai Golongan Karya yang juga petahana Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae memutuskan tidak ikut mencalonkan diri pada Musyawarah Daerah X yang digelar di Kota Kendari, Rabi.
"Secara normatif berdasarkan Juklak 04 dan Juklak 05 Tahun 2016 bahwa kader menjadi Ketua DPD I Golkar dibatasi dua periode, kecuali mendapat perlakuan khusus dari Ketua Umum karena alasan tertentu maka kader tersebut dapat menjabat tiga periode," kata Ridwan di Kendari.
Ridwan urung berkompetisi melanjutkan kepemimpinan Golkar Sultra setelah memperoleh penugasan dari Ketua Umum Airlangga Hartarto di unsur pimpinan Komisi V DPR RI.
"Hasil konsultasi saya dengan Ketua Umum Golkar bahwa saya diharapkan kosentrasi mengawal program pembangunan nasional sesuai kapasitas di Komisi V DPR RI," kata Ridwan.
Pemerintah saat ini, kata dia terus kosentrasi menggenjot pembangunan infrastruktur sehingga dibutuhkan kader Golkar yang matang di bidang tersebut.
Ridwan pun sepakat dengan arahan Ketua Umum Golkar karena dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Sultra akan memperjuangkan beberapa pembangunan infastruktur strategis, yakni jalan, jembatan dan pelabuhan yang dibutuhkan warga pesisir di Sultra.
Komisi V DPR RI mendorong realisasi rencana pembangunan jembatan antarpulau di Provinsi Sultrra yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
"Pertengahan Maret 2020 Komisi V DPR akan berkunjung ke Sultra untuk menyerap aspirasi berkaitan rencana pembangunan jembatan antarpulau di daerah ini," kata Ridwan.
Komisi V DPR, kata dia, akan mendengarkan pemaparan Gubernur Sultra dan para bupati/walikota tentang potensi dan tantangan pembangunan infrastruktur jembatan, jalan dan pelabuhan di daerah ini.
Komisi V DPR mengundang Bupati Wakatobi, Bupati Buton Tengah, Bupati Muna, Bupati Konawe Selatan, Walikota Baubau dan Walikota Kendari. Turut pula diundang adalah para kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Bina Marga, Balai Sungai dan Balai Perhubungan.
Pemaparan Bupati Wakatobi sehubungan dengan kebijakan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional dan rencana pembangunan jembatan antarpulau Wangi Wangi dengan Pulau Kapota.
Sedangkan Wali Kota Baubau dan Bupati Buton Tengah perlu didengarkan pikiran-pikiran mereka sehubungan dengan rencana pembangunan jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton.
Komisi V DPR juga ingin mencermati penjelasan Bupati Muna dan Bupati Konawe Selatan tentang rencana pembangunan Jembatan Tolo Toli yang menghubungkan Pulau Muna dan daratan Konawe Selatan.
"Dari pertemuan Komisi V DPR dengan Pemerintah Provinsi Sultra serta para bupati/walikota akan tergambar peran pembiayaan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Ridwan.
Sederet kader Golkar Sultra yang mendaftar sebagai calon adalah La Bakry (Bupati Buton), Arhawi (Bupati Wakatobi), Surunuddin (Bupati Konawe Selatan), Hery Asiku (Wakil Ketua DPRD Sultra), Rusmin Abdul Gani dan Abdul Rahman Farisi.
"Secara normatif berdasarkan Juklak 04 dan Juklak 05 Tahun 2016 bahwa kader menjadi Ketua DPD I Golkar dibatasi dua periode, kecuali mendapat perlakuan khusus dari Ketua Umum karena alasan tertentu maka kader tersebut dapat menjabat tiga periode," kata Ridwan di Kendari.
Ridwan urung berkompetisi melanjutkan kepemimpinan Golkar Sultra setelah memperoleh penugasan dari Ketua Umum Airlangga Hartarto di unsur pimpinan Komisi V DPR RI.
"Hasil konsultasi saya dengan Ketua Umum Golkar bahwa saya diharapkan kosentrasi mengawal program pembangunan nasional sesuai kapasitas di Komisi V DPR RI," kata Ridwan.
Pemerintah saat ini, kata dia terus kosentrasi menggenjot pembangunan infrastruktur sehingga dibutuhkan kader Golkar yang matang di bidang tersebut.
Ridwan pun sepakat dengan arahan Ketua Umum Golkar karena dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Sultra akan memperjuangkan beberapa pembangunan infastruktur strategis, yakni jalan, jembatan dan pelabuhan yang dibutuhkan warga pesisir di Sultra.
Komisi V DPR RI mendorong realisasi rencana pembangunan jembatan antarpulau di Provinsi Sultrra yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
"Pertengahan Maret 2020 Komisi V DPR akan berkunjung ke Sultra untuk menyerap aspirasi berkaitan rencana pembangunan jembatan antarpulau di daerah ini," kata Ridwan.
Komisi V DPR, kata dia, akan mendengarkan pemaparan Gubernur Sultra dan para bupati/walikota tentang potensi dan tantangan pembangunan infrastruktur jembatan, jalan dan pelabuhan di daerah ini.
Komisi V DPR mengundang Bupati Wakatobi, Bupati Buton Tengah, Bupati Muna, Bupati Konawe Selatan, Walikota Baubau dan Walikota Kendari. Turut pula diundang adalah para kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Bina Marga, Balai Sungai dan Balai Perhubungan.
Pemaparan Bupati Wakatobi sehubungan dengan kebijakan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional dan rencana pembangunan jembatan antarpulau Wangi Wangi dengan Pulau Kapota.
Sedangkan Wali Kota Baubau dan Bupati Buton Tengah perlu didengarkan pikiran-pikiran mereka sehubungan dengan rencana pembangunan jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton.
Komisi V DPR juga ingin mencermati penjelasan Bupati Muna dan Bupati Konawe Selatan tentang rencana pembangunan Jembatan Tolo Toli yang menghubungkan Pulau Muna dan daratan Konawe Selatan.
"Dari pertemuan Komisi V DPR dengan Pemerintah Provinsi Sultra serta para bupati/walikota akan tergambar peran pembiayaan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Ridwan.
Sederet kader Golkar Sultra yang mendaftar sebagai calon adalah La Bakry (Bupati Buton), Arhawi (Bupati Wakatobi), Surunuddin (Bupati Konawe Selatan), Hery Asiku (Wakil Ketua DPRD Sultra), Rusmin Abdul Gani dan Abdul Rahman Farisi.