Kolaka (ANTARA) - Hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka,Sultra masih menemukan satu kantor Desa di Kecamatan Samaturu masih menumpang di rumah warga.
Ketua tim reses daerah pemilihan IV,Hj.Asmani Arif yang ditemui di Kolaka, Kamis, mengatakan sangat miris ada satu desa di wilayah Kecamatan Samaturu belum memiliki
kantor desa permanen dan masih menumpang di salah satu rumah warga.
"Ini yang membuat kami sebagai anggota dewan sangat miris dengan kondisi kantor Desa Pulaulo yang masih menumpang dirumah warga," katanya.
Itupun juga kata dia kantor desa itu berada di lantai pertama dengan kondisi bangunan yang terbuat dari bahan kayu sementara di lantai dua di huni oleh
masyarakat.
Untuk itu kata dia meminta kepada instansi terkait yakni BPMD serta bagian Pemerintahan Setda Kolaka agar segera turun kelapangan melakukan peninjauan
secara langsung kondisi kantor desa itu.
Sementara Syaifullah Halik anggota dewan dari Partai Gerindra juga menjelaskan keberadaan desa itu yang sudah berdiri beberapa tahun lalu namun hingga
kini belum ada juga kantor desa permanen.
"Sejak berdirinya desa itu sudah menghasilkan empat kepala desa namun hingga kini belum ada kantor desa secara permanen dan ini temuan kami
dilapangan," katanya.
Mendengar ungkapan dua anggota dewan itu,ketua DPRD Sainal Amrin meminta komisi satu sebagai leading sektor bagian Pemerintahan untuk melakukan
peninjauan lapangan.
" Ini juga yang pertanyaan kemana selama ini dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah," jelas politisi Gerindra itu.
Ketua tim reses daerah pemilihan IV,Hj.Asmani Arif yang ditemui di Kolaka, Kamis, mengatakan sangat miris ada satu desa di wilayah Kecamatan Samaturu belum memiliki
kantor desa permanen dan masih menumpang di salah satu rumah warga.
"Ini yang membuat kami sebagai anggota dewan sangat miris dengan kondisi kantor Desa Pulaulo yang masih menumpang dirumah warga," katanya.
Itupun juga kata dia kantor desa itu berada di lantai pertama dengan kondisi bangunan yang terbuat dari bahan kayu sementara di lantai dua di huni oleh
masyarakat.
Untuk itu kata dia meminta kepada instansi terkait yakni BPMD serta bagian Pemerintahan Setda Kolaka agar segera turun kelapangan melakukan peninjauan
secara langsung kondisi kantor desa itu.
Sementara Syaifullah Halik anggota dewan dari Partai Gerindra juga menjelaskan keberadaan desa itu yang sudah berdiri beberapa tahun lalu namun hingga
kini belum ada juga kantor desa permanen.
"Sejak berdirinya desa itu sudah menghasilkan empat kepala desa namun hingga kini belum ada kantor desa secara permanen dan ini temuan kami
dilapangan," katanya.
Mendengar ungkapan dua anggota dewan itu,ketua DPRD Sainal Amrin meminta komisi satu sebagai leading sektor bagian Pemerintahan untuk melakukan
peninjauan lapangan.
" Ini juga yang pertanyaan kemana selama ini dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah," jelas politisi Gerindra itu.