Kendari (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilih bersama pemerintah kota dan pihak-pihak terkait, di salah satu hotel di Kendari, Senin.
Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin mengatakan, Rakor tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilih yang sudah dilakukan sebelumnya di Kota Kendari, sehingga kedepannya bisa menciptakan Pemilu yang lebih berintegritas.
"Karena rakor ini dihadiri dari berbagai pihak seperti perwakilan pemerintah Kota Kendari, LSM, Pemantau Pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil (Disdukcapil) Kendari, serta media, jadi lewat Rakor ini kita inggin ada masukan secara bebas kepada kami untuk diperbaiki dalam tahapan pemilu kedepan," ungkap Sahinuddin.
Sahinuddin menjelaskan, adapun masukan yang didapat berdasarkan hasil Rakor adalah persoalan kelemahan yang ada di Bawaslu selama ini. Baik itu soal regulalasi atau kendala antar sektoral yang terdapat dalam setiap proses pemilu.
"Dari hasil masukan inilah yang kami koordinasikan lebih jauh. Kalau terkendala soal regulasi mungkin akan kami sampikan ke pusat. Kalau kendala terkait antara sektoral kami akan lakuka lebih konteks lagi," ujar Sahinuddin.
Tak hanya soal kendala yang menjadi masukan, salah satu unsur penting yang disoroti Bawaslu dalam rakor juga soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kendari. Pasalnya ASN dinilai masih tidak netral dalam setiap kali pemilu atau Pilkada.
"Masih banyak kasus netralitas ASN yang sering terjadi. Makanya kami Bawaslu menyampikan kepada pemerintah Kota agar lebih intens mensosialisasikan peraturan atau regulasi menyangkut ASN. Karena dari beberapa kasus yang kami proses rata-rata mereka tidak memahami regulasi itu," katanya.
"Intinya kedepan bahwa kami inggin pemilu dan pemilih di Kota Kendari akan berjalan dengan baik sesui harapan kita semua," tambahnya.
Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin mengatakan, Rakor tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilih yang sudah dilakukan sebelumnya di Kota Kendari, sehingga kedepannya bisa menciptakan Pemilu yang lebih berintegritas.
"Karena rakor ini dihadiri dari berbagai pihak seperti perwakilan pemerintah Kota Kendari, LSM, Pemantau Pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil (Disdukcapil) Kendari, serta media, jadi lewat Rakor ini kita inggin ada masukan secara bebas kepada kami untuk diperbaiki dalam tahapan pemilu kedepan," ungkap Sahinuddin.
Sahinuddin menjelaskan, adapun masukan yang didapat berdasarkan hasil Rakor adalah persoalan kelemahan yang ada di Bawaslu selama ini. Baik itu soal regulalasi atau kendala antar sektoral yang terdapat dalam setiap proses pemilu.
"Dari hasil masukan inilah yang kami koordinasikan lebih jauh. Kalau terkendala soal regulasi mungkin akan kami sampikan ke pusat. Kalau kendala terkait antara sektoral kami akan lakuka lebih konteks lagi," ujar Sahinuddin.
Tak hanya soal kendala yang menjadi masukan, salah satu unsur penting yang disoroti Bawaslu dalam rakor juga soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kendari. Pasalnya ASN dinilai masih tidak netral dalam setiap kali pemilu atau Pilkada.
"Masih banyak kasus netralitas ASN yang sering terjadi. Makanya kami Bawaslu menyampikan kepada pemerintah Kota agar lebih intens mensosialisasikan peraturan atau regulasi menyangkut ASN. Karena dari beberapa kasus yang kami proses rata-rata mereka tidak memahami regulasi itu," katanya.
"Intinya kedepan bahwa kami inggin pemilu dan pemilih di Kota Kendari akan berjalan dengan baik sesui harapan kita semua," tambahnya.