Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar rapat koordinasi (rakor) pembentukan badan adhoc pada tujuh kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepada daerah serentak 2020, bertempat di Kantor KPU Sultra, Selasa.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib, didampingi oleh komisioner KPU Sultra yakni Iwan Rompo, Ade Suerani, Nato Alhaq dan Almunardin, dihadiri ketua dan anggota kpu tujuh daerah yang akan menggelar pilkada yakni KPU Buton Utara, KPU Konawe Utara, KPU Kolaka Timur, KPU Muna, KPU Konawe Kepulauan dan KPU Wakatobi.
"Tujuan utama dari rakor ini terkait tahapan pemilihan serentak Tahun 2020 tentang perekrutan badan adhoc Pilkada yakni PPK dan PPS yang akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2020,” kata Abdul Natsir, saat memulai agenda tersebut.
Baca juga: Naik, honor PPK dan PPS Pilkada 2020 Sulawesi Tenggara
Selaian itu kata dia, rakor tersebut untuk mengoptimalisasi persiapan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pada tujuh kabupaten. Kehadiran KPU penyelenggara Pilkada serentak ini untuk mengetahui kesiapan, termasuk untuk menyampaikan teknis penyelenggaraan perekrutan badan adhoc Pilkada berdasarkan ketentuan yang ada.
"Prinsip pembentukan badan adhoc ini tidak banyak alami pergeseran dari sebelumnya, misalnya usia yang sebelumnya minimal 17 tahun maksimal tidak diatur, sekarang batasnya 60 tahun, kemudian harus memperhatikan tokoh masyarakat, masyarakat umum dan mahasiswa atau pelajar," katanya.
Ia mengaku, proses pembentukan ini kelihatan mudah tetapi setelahnya kadang menimbulkan banyak aduan karena saat proses tidak perhatikan regulasi tapi yang ditonjolkan akomodasi, sehingga orang yang memenuhi syarat berpotensi tidak termanfaatkan.
"Karena itu saya minta kepada KPU kabupaten kota agar senantiasa menjaga kekompakan, jangan ada keputusan yang keluar tanpa persetujuan seluruh anggota. Kalau itu bisa dilaksanakan maka seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar hingga pelaksanaan pencoblosan pada September 2020," katanya.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib, didampingi oleh komisioner KPU Sultra yakni Iwan Rompo, Ade Suerani, Nato Alhaq dan Almunardin, dihadiri ketua dan anggota kpu tujuh daerah yang akan menggelar pilkada yakni KPU Buton Utara, KPU Konawe Utara, KPU Kolaka Timur, KPU Muna, KPU Konawe Kepulauan dan KPU Wakatobi.
"Tujuan utama dari rakor ini terkait tahapan pemilihan serentak Tahun 2020 tentang perekrutan badan adhoc Pilkada yakni PPK dan PPS yang akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2020,” kata Abdul Natsir, saat memulai agenda tersebut.
Baca juga: Naik, honor PPK dan PPS Pilkada 2020 Sulawesi Tenggara
Selaian itu kata dia, rakor tersebut untuk mengoptimalisasi persiapan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pada tujuh kabupaten. Kehadiran KPU penyelenggara Pilkada serentak ini untuk mengetahui kesiapan, termasuk untuk menyampaikan teknis penyelenggaraan perekrutan badan adhoc Pilkada berdasarkan ketentuan yang ada.
"Prinsip pembentukan badan adhoc ini tidak banyak alami pergeseran dari sebelumnya, misalnya usia yang sebelumnya minimal 17 tahun maksimal tidak diatur, sekarang batasnya 60 tahun, kemudian harus memperhatikan tokoh masyarakat, masyarakat umum dan mahasiswa atau pelajar," katanya.
Ia mengaku, proses pembentukan ini kelihatan mudah tetapi setelahnya kadang menimbulkan banyak aduan karena saat proses tidak perhatikan regulasi tapi yang ditonjolkan akomodasi, sehingga orang yang memenuhi syarat berpotensi tidak termanfaatkan.
"Karena itu saya minta kepada KPU kabupaten kota agar senantiasa menjaga kekompakan, jangan ada keputusan yang keluar tanpa persetujuan seluruh anggota. Kalau itu bisa dilaksanakan maka seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar hingga pelaksanaan pencoblosan pada September 2020," katanya.