Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemerhati dan Perlindungan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara (LP2TKS) menggelar konsolidasi tenaga kerja atau buruh bersama pengusaha lingkup Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan mencegah terjadinya PHK.
Ketua LP2TKS Muh Nasir di Kendari, Jumat mengatakan konsolidasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
"Tema ini yang kami angkat agar pihak pekerja dan pengusaha itu bekerja yang harmonis dan dinamis dan tidak ada diskriminasi di perusahaan. Yang kedua, bahwa kita mengharapkan tidak adanya PHK, dicarikan solusinya agar pihak pekerja dan pengusaha itu sepakat untuk tidak PHK," katanya.
Ia juga mengakui, saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan antara pengusaha dengan pekerja, seperti karyawan yang tidak disiplin saat bekerja sehingga harus di PHK dan upah yang diberikan tidak sesuai UMR.
"Permasalahan banyak, sehingga kami mengadakan konsolidasi agar pekerja dan pengusaha mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada perselisihan di antara mereka," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Muh Tahir berharap perselisihan buruh dengan pengusaha diharapkan melahirkan solusi dan edukasi.
"Kadang-kadang di dalam hubungan industrial sering terjadi pertentangan ataupun perselisihan pekerja dengan pihak perusahaan. Masalah ketenagakerjaan banyak hal yang perlu diketahui dan dibicarakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Ahmad Budi Utomo mengatakan dengan konsolidasi yang dilakukan tersebut ke depannya perselisihan antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan baik tidak melalui cara-cara tidak benar seperti aksi demo yang anarkhis.
"Dengan konsolidasi kali ini semua permasalahan yang ada antara pengusaha dan tenaga kerja dapat diselesaikan dengan baik," katanya.
Ketua LP2TKS Muh Nasir di Kendari, Jumat mengatakan konsolidasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
"Tema ini yang kami angkat agar pihak pekerja dan pengusaha itu bekerja yang harmonis dan dinamis dan tidak ada diskriminasi di perusahaan. Yang kedua, bahwa kita mengharapkan tidak adanya PHK, dicarikan solusinya agar pihak pekerja dan pengusaha itu sepakat untuk tidak PHK," katanya.
Ia juga mengakui, saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan antara pengusaha dengan pekerja, seperti karyawan yang tidak disiplin saat bekerja sehingga harus di PHK dan upah yang diberikan tidak sesuai UMR.
"Permasalahan banyak, sehingga kami mengadakan konsolidasi agar pekerja dan pengusaha mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada perselisihan di antara mereka," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Muh Tahir berharap perselisihan buruh dengan pengusaha diharapkan melahirkan solusi dan edukasi.
"Kadang-kadang di dalam hubungan industrial sering terjadi pertentangan ataupun perselisihan pekerja dengan pihak perusahaan. Masalah ketenagakerjaan banyak hal yang perlu diketahui dan dibicarakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Ahmad Budi Utomo mengatakan dengan konsolidasi yang dilakukan tersebut ke depannya perselisihan antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan baik tidak melalui cara-cara tidak benar seperti aksi demo yang anarkhis.
"Dengan konsolidasi kali ini semua permasalahan yang ada antara pengusaha dan tenaga kerja dapat diselesaikan dengan baik," katanya.