Kendari (ANTARA) - Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Charis Mardianto di gedung utama DPRD Sultra, Senin.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sultra lima tahun ke depan itu dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi-Lukman Abunawas, para pimpinan OPD dan Forkopimda Sultra dan sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Sultra.
Gubernur Ali Mazi usai menyampaikan sambutan tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasi atas pelantikan anggota DPRD Sultra periode 2019-2024 dengan harapan anggota DPRD baru dapat bekerja dengan baik dan amanah sesuai dengan apa telah dijanjikan oleh rakyat di daerah pilihan masing-masing.
Ketua sementara DPRD Sultra Abdurrahman Saleh (PAN) dan wakil ketua sementara DPRD Hery Asiku (Golkar) menyampaikan harapan yang besar para anggota DPRD bersama-sama mengawal dan memperjuangkan program pembangunan yang telah dicanangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Ali Mazi-Lukman Abunawas.
"Saya percaya dari kita semua (anggota DPRD-red) yang baru saja dilantik bisa mengemban tugas sesuai dengan harapan rakyat Sultra," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Tak lama usai pelantikan, pimpinan sementara DPRD Abdurrahman Saleh didampingi wakil ketua sementara Hery Asikut dan anggota DPRD Sultra yakni Muh Endang yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sultra dan Muh Poli (PKS) langsung menemui para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di luar gedung DPRD Sultra yang berjarak sekitar 150 meter dari gedung utama DPRD.
Di harapan para mahasiswa pimpinan dan anggota DPRD Sultra juga menandatangani surat kesepakatan dan komitmen bersama terkait meminta pimpinan DPR RI untuk secepatnya mengusut tuntas terbunuhnya dua mahasiswa UHO pada peristiwa unjuk rasa 26 September 2019.
Hingga berita ini dibuat, para mahasiswa UHO yang dimotori dari Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan itu, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sultra yang baru atas tuntutan aspirasi mereka terhadap rekan mereka yang gugur dalam memperjuangkan aspirasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sultra lima tahun ke depan itu dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi-Lukman Abunawas, para pimpinan OPD dan Forkopimda Sultra dan sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Sultra.
Gubernur Ali Mazi usai menyampaikan sambutan tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasi atas pelantikan anggota DPRD Sultra periode 2019-2024 dengan harapan anggota DPRD baru dapat bekerja dengan baik dan amanah sesuai dengan apa telah dijanjikan oleh rakyat di daerah pilihan masing-masing.
Ketua sementara DPRD Sultra Abdurrahman Saleh (PAN) dan wakil ketua sementara DPRD Hery Asiku (Golkar) menyampaikan harapan yang besar para anggota DPRD bersama-sama mengawal dan memperjuangkan program pembangunan yang telah dicanangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Ali Mazi-Lukman Abunawas.
"Saya percaya dari kita semua (anggota DPRD-red) yang baru saja dilantik bisa mengemban tugas sesuai dengan harapan rakyat Sultra," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Tak lama usai pelantikan, pimpinan sementara DPRD Abdurrahman Saleh didampingi wakil ketua sementara Hery Asikut dan anggota DPRD Sultra yakni Muh Endang yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sultra dan Muh Poli (PKS) langsung menemui para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di luar gedung DPRD Sultra yang berjarak sekitar 150 meter dari gedung utama DPRD.
Di harapan para mahasiswa pimpinan dan anggota DPRD Sultra juga menandatangani surat kesepakatan dan komitmen bersama terkait meminta pimpinan DPR RI untuk secepatnya mengusut tuntas terbunuhnya dua mahasiswa UHO pada peristiwa unjuk rasa 26 September 2019.
Hingga berita ini dibuat, para mahasiswa UHO yang dimotori dari Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan itu, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sultra yang baru atas tuntutan aspirasi mereka terhadap rekan mereka yang gugur dalam memperjuangkan aspirasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK.