Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Oktober 2019 mendatang, dengan memprioritaskan tenaga teknologi informasi (TI).
"Dalam perekrutan CPNS 2019 nanti, yang paling banyak kita usulkan adalah tenaga IT, karena sesuai dengan kebutuhan kota dalam rangka mendukung Visi Misi Kota Kendari," kata Plh Wali Kota Kendari, Nahwa Umar, di Kendari, Kamis.
Nahwa menjelaskan, visi Kota Kendari yaitu mewujudkan kota layak huni berbasis teknologi informasi.
"Di perekrutan CPNS kali ini, ada sekitar 75 persen tenaga IT yang akan diprioritaskan dari kurang lebih 200 kuota yang telah diusulkan, sementara selebihnya dibutuhkan bidang akuntansi," ujar Nahwa.
Saat ini Kota Kendari sudah menyiapkan program-program pelayanan digital, salah satunya program Laika. Program ini akan memudahkan masyarakat melakukan pengurusan administrasi di kantor kelurahan ataupun di kecamatan.
Selain itu ada juga program "buttom fire" (tombol api) yang memudahkan masyarakat melaporkan titik lokasi jika terjadi kebakaran, dengan sistem GPS.
Selain itu, pelayanan masyarakat tingkat OPD juga sudah banyak berbasis IT, seperti tenaga kesehatan yang sudah menggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda).
Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari yang sudah meluncurkan aplikasi jendela informasi yang disebut e-spasial.
"Hampir di seluruh OPD sudah menyediakan pelayanan berbasis IT yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah, cara-cara kerja seperti ini jelas membutuhkan tenaga-tenaga IT untuk menunjang pelayanan yang lebih maksimal," jelasnya.
"Dalam perekrutan CPNS 2019 nanti, yang paling banyak kita usulkan adalah tenaga IT, karena sesuai dengan kebutuhan kota dalam rangka mendukung Visi Misi Kota Kendari," kata Plh Wali Kota Kendari, Nahwa Umar, di Kendari, Kamis.
Nahwa menjelaskan, visi Kota Kendari yaitu mewujudkan kota layak huni berbasis teknologi informasi.
"Di perekrutan CPNS kali ini, ada sekitar 75 persen tenaga IT yang akan diprioritaskan dari kurang lebih 200 kuota yang telah diusulkan, sementara selebihnya dibutuhkan bidang akuntansi," ujar Nahwa.
Saat ini Kota Kendari sudah menyiapkan program-program pelayanan digital, salah satunya program Laika. Program ini akan memudahkan masyarakat melakukan pengurusan administrasi di kantor kelurahan ataupun di kecamatan.
Selain itu ada juga program "buttom fire" (tombol api) yang memudahkan masyarakat melaporkan titik lokasi jika terjadi kebakaran, dengan sistem GPS.
Selain itu, pelayanan masyarakat tingkat OPD juga sudah banyak berbasis IT, seperti tenaga kesehatan yang sudah menggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda).
Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari yang sudah meluncurkan aplikasi jendela informasi yang disebut e-spasial.
"Hampir di seluruh OPD sudah menyediakan pelayanan berbasis IT yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah, cara-cara kerja seperti ini jelas membutuhkan tenaga-tenaga IT untuk menunjang pelayanan yang lebih maksimal," jelasnya.