Kendari (ANTARA) - Kepala Bappeda Kota Baubau La Ode Aswad menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi perlu mendapat dukungan pemerintah kota (pemkot) agar implementasinya di lapangan dapat berjalan baik.
"PPDB dengan sistem zonasi ini kan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dalam kapasitas menerima atau menolak, tapi harus melaksanakan. Tetapi pemkot juga mesti memberi dukungan," katanya melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (17/7).
Ia mengatakan, jika melihat di lapangan, penerapan sistem zonasi di Baubau masih banyak dikeluhkan karena saat ini masyarakat masih terstigma adanya sekolah favorit dan tidak favorit.
Sehingga, kata Aswad, perlu dukungan Pemkot mel alui instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan agar sistem zonasi bisa berjalan baik.
Dukungan yang dimaksud itu, lanjutnya, dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan melengkapi sarana penunjang pendidikan pada sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit oleh masyarakat.
"Seperti sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota. Itu gedung-gedungnya perlu diperbaiki, kemudian harus dilengkapi sarana memadai, seperti komputer dan laboratorium," ujarnya.
Selain itu yang tidak kalah penting, kata Aswad, pemkot harus pula meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga pendidik pada sekolah-sekolah tersebut.
Baca juga: Dikbud Sultra terapkan sistem zonasi PPDB online tingkat SMA
Tetapi, lanjutnya, bila peningkatan kapasitas pendidik tidak bisa dilakukan bersamaan dalam waktu singkat, maka alternatifnya bisa dengan melakukan pertukaran tenaga pendidik.
"Misalnya guru yang berada di sekolah yang dianggap favorit, harus dibawa ke sekolah-sekolah tidak favorit. Sehingga mereka bisa menularkan pengetahuan dan pengalamannya disana," ujar Aswad.
Perbaikan sarana prasarana sekolah dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik itu sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang dulunya dianggap tidak favorit.
"Hal ini harus dilakukan agar tidak ada lagi dibenak masyarakat tentang sekolah favorit dan tidak favorit," katanya.
Baca juga: Disdikbud sosialisasi bimbingan teknis PPDB tingkat SMA se-Sultra
Baca juga: PPDB 2019, sistem zonasi upaya pemerataan siswa
Baca juga: Susi Minta Sultra Buat Zonasi Penangkapan Ikan
"PPDB dengan sistem zonasi ini kan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dalam kapasitas menerima atau menolak, tapi harus melaksanakan. Tetapi pemkot juga mesti memberi dukungan," katanya melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (17/7).
Ia mengatakan, jika melihat di lapangan, penerapan sistem zonasi di Baubau masih banyak dikeluhkan karena saat ini masyarakat masih terstigma adanya sekolah favorit dan tidak favorit.
Sehingga, kata Aswad, perlu dukungan Pemkot mel alui instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan agar sistem zonasi bisa berjalan baik.
Dukungan yang dimaksud itu, lanjutnya, dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan melengkapi sarana penunjang pendidikan pada sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit oleh masyarakat.
"Seperti sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota. Itu gedung-gedungnya perlu diperbaiki, kemudian harus dilengkapi sarana memadai, seperti komputer dan laboratorium," ujarnya.
Selain itu yang tidak kalah penting, kata Aswad, pemkot harus pula meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga pendidik pada sekolah-sekolah tersebut.
Baca juga: Dikbud Sultra terapkan sistem zonasi PPDB online tingkat SMA
Tetapi, lanjutnya, bila peningkatan kapasitas pendidik tidak bisa dilakukan bersamaan dalam waktu singkat, maka alternatifnya bisa dengan melakukan pertukaran tenaga pendidik.
"Misalnya guru yang berada di sekolah yang dianggap favorit, harus dibawa ke sekolah-sekolah tidak favorit. Sehingga mereka bisa menularkan pengetahuan dan pengalamannya disana," ujar Aswad.
Perbaikan sarana prasarana sekolah dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik itu sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang dulunya dianggap tidak favorit.
"Hal ini harus dilakukan agar tidak ada lagi dibenak masyarakat tentang sekolah favorit dan tidak favorit," katanya.
Baca juga: Disdikbud sosialisasi bimbingan teknis PPDB tingkat SMA se-Sultra
Baca juga: PPDB 2019, sistem zonasi upaya pemerataan siswa
Baca juga: Susi Minta Sultra Buat Zonasi Penangkapan Ikan