Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada 2018.
"Kami sangat bersyukur karena tahun ini berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK yang kami raih perdana tahun lalu," kata Bupati Konawe Utara Ruksamin usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Konawe Utara Anggaran 2018 di Kantor BPK Sultra di Kendari, Jumat.
Laporan tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Hermanto kepada Bupati Konawe Utara Ruksamin dan Ketua DPRD Konawe Utara Jefri Prananda, dihadiri Sekda Kon awe UTara dan OPD terkait Konawe Utara.
Menurut Ruksamin, apapun kita buat tanpa ditopang seluruh aparat maka tidak akan terjadi capaian hari ini, capaian WTP itu merupakan gambaran apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
Jika nada orang yang katakan Konawe Utara hancur kata Ruksamin, tidak akan mungkin mendapatkan opini WTP dari BPK. Karena untuk meraih WTP itu jelas, ada penilaian kepatuhan, ada tindak lanjut dan ada penyajian administrasi yang disampaikan.
"Harapan kami, capaian atau perolehan ini bukan hanya sekedar dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan. Kita lihat tadi terkhusus dihargai Konawe Utara, karena kemarin saat tindak lanjut LHP LKPD Konawe Utara, kita terendah nilainya dan itu gambaran yang tidak bisa saya pungkiri. Saya malu saat itu, maka saya pulang langsung rapat dengan OPD kemudian kita langsung kerja keras, sehingga hasilnya sekarang memuaskan," katanya.
Meskipun telah meraih opini WTP selama dua tahun berturut-turut kata Ruksamin, tetapi itu bukan tujuan utamanya sebagai kepala daerah dalam mensejahterakan masyarakat.
"WTP ini bukan tujuan utama saya, karena ini baru out put, tetapi tujuan utama saya adalah Konasara atau Konawe Utara Sejahtera dan Beradab, apakah apakah masyarakat sejahtera atau tidak," katanya.
"Kami sangat bersyukur karena tahun ini berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK yang kami raih perdana tahun lalu," kata Bupati Konawe Utara Ruksamin usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Konawe Utara Anggaran 2018 di Kantor BPK Sultra di Kendari, Jumat.
Laporan tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Hermanto kepada Bupati Konawe Utara Ruksamin dan Ketua DPRD Konawe Utara Jefri Prananda, dihadiri Sekda Kon awe UTara dan OPD terkait Konawe Utara.
Menurut Ruksamin, apapun kita buat tanpa ditopang seluruh aparat maka tidak akan terjadi capaian hari ini, capaian WTP itu merupakan gambaran apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
Jika nada orang yang katakan Konawe Utara hancur kata Ruksamin, tidak akan mungkin mendapatkan opini WTP dari BPK. Karena untuk meraih WTP itu jelas, ada penilaian kepatuhan, ada tindak lanjut dan ada penyajian administrasi yang disampaikan.
"Harapan kami, capaian atau perolehan ini bukan hanya sekedar dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan. Kita lihat tadi terkhusus dihargai Konawe Utara, karena kemarin saat tindak lanjut LHP LKPD Konawe Utara, kita terendah nilainya dan itu gambaran yang tidak bisa saya pungkiri. Saya malu saat itu, maka saya pulang langsung rapat dengan OPD kemudian kita langsung kerja keras, sehingga hasilnya sekarang memuaskan," katanya.
Meskipun telah meraih opini WTP selama dua tahun berturut-turut kata Ruksamin, tetapi itu bukan tujuan utamanya sebagai kepala daerah dalam mensejahterakan masyarakat.
"WTP ini bukan tujuan utama saya, karena ini baru out put, tetapi tujuan utama saya adalah Konasara atau Konawe Utara Sejahtera dan Beradab, apakah apakah masyarakat sejahtera atau tidak," katanya.