Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, optimistis mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konawe Utara Tahun Anggaran 2018.
"Kita sudah persiapkan semua dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan LKPD, termasuk melakukan perbaikan terhadap rekomendasi dari temuan BPK pada LKPD tahun sebelumnya," kata Bupati Konawe Utara, Ruksamin, usai penyerahan dokumen LKPD Kabupaten Konawe Utara 2018 di Kantor BPK perwakilan Sultra, Rabu.
Ruksamin mengaku, bukanlah yang mudah untuk mempertahankan predikat yang diraih tahun sebelumnya, karena harus ada perubahan dan kemajuan penanganan terkait setiap rekomendasi temuan BPK terhadap LKPD tahun sebelumnya.
Namun, jika semua dikerjakan secara bersama sama saling mendukung untuk lebih menyajikan laporan keuangan dan kegiatan dengan baik sesuai mekanisme aturan, maka Ruksamin yakin opini WTP dapat dipertahankan.
"Kita terus bekerja keras memperbaiki hubungan kerja di setiap unit kerja dengan unit kerja lainnya sehingga bisa menghasilkan dokumen laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sesuai arahan BPK, sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," katanya.
Dikatakan, sejak mekar atau menjadi daerah otonomi baru tahun 2007, Konawe Utara baru sekali meraih opini WTP dari BPK yakni hasil pemeriksaan LKPD 2017.
Ruksamin mengapresiasi semua kinerja seluruh elemen pemerintahan di Konawe Utara. Mereka telah bekerja keras dengan kekompakan yang tetap terjaga sehingga bisa menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar BPK.
"Satu saya tekankan kepada seluruh staf saya dan sekda selaku `jenderal` ASN, kenapa daerah lain bisa WTP sementara kemampuan kita sama, berarti perlu kerja keras dan kerja teliti, sehingga semua kemampuan harus dikerahkan agar bisa raih WTP, itulah yang selalu saya tanamkan kepada OPD selama saya menjadi Bupati, sehingga tahun lalu kelihatan hasilnya opini WTP," katanya.
Berapa daerah yang menyerahkan dokumen LKPD 2018 dalam kesempatan itu yakni Pemprov Sultra yang dilakukan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kota Baubau, Buton Tengah, Bombana, Muna dan Kota Kendari.
"Kita sudah persiapkan semua dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan LKPD, termasuk melakukan perbaikan terhadap rekomendasi dari temuan BPK pada LKPD tahun sebelumnya," kata Bupati Konawe Utara, Ruksamin, usai penyerahan dokumen LKPD Kabupaten Konawe Utara 2018 di Kantor BPK perwakilan Sultra, Rabu.
Ruksamin mengaku, bukanlah yang mudah untuk mempertahankan predikat yang diraih tahun sebelumnya, karena harus ada perubahan dan kemajuan penanganan terkait setiap rekomendasi temuan BPK terhadap LKPD tahun sebelumnya.
Namun, jika semua dikerjakan secara bersama sama saling mendukung untuk lebih menyajikan laporan keuangan dan kegiatan dengan baik sesuai mekanisme aturan, maka Ruksamin yakin opini WTP dapat dipertahankan.
"Kita terus bekerja keras memperbaiki hubungan kerja di setiap unit kerja dengan unit kerja lainnya sehingga bisa menghasilkan dokumen laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sesuai arahan BPK, sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," katanya.
Dikatakan, sejak mekar atau menjadi daerah otonomi baru tahun 2007, Konawe Utara baru sekali meraih opini WTP dari BPK yakni hasil pemeriksaan LKPD 2017.
Ruksamin mengapresiasi semua kinerja seluruh elemen pemerintahan di Konawe Utara. Mereka telah bekerja keras dengan kekompakan yang tetap terjaga sehingga bisa menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar BPK.
"Satu saya tekankan kepada seluruh staf saya dan sekda selaku `jenderal` ASN, kenapa daerah lain bisa WTP sementara kemampuan kita sama, berarti perlu kerja keras dan kerja teliti, sehingga semua kemampuan harus dikerahkan agar bisa raih WTP, itulah yang selalu saya tanamkan kepada OPD selama saya menjadi Bupati, sehingga tahun lalu kelihatan hasilnya opini WTP," katanya.
Berapa daerah yang menyerahkan dokumen LKPD 2018 dalam kesempatan itu yakni Pemprov Sultra yang dilakukan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kota Baubau, Buton Tengah, Bombana, Muna dan Kota Kendari.