Baubau (Antaranews Sultra) - Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Samsul Bahri, menyebutkan, sebagian pelaku usaha kecil menengah di daerah itu belum memiliki sertifikasi.
"Pelaku usaha kecil yang didaftar sekitar 8 ribu lebih, namun sebagian besar belum memiliki sertifikasi karena memang tidak mudah untuk memenuhi standarisasi itu," ujarnya, usai menghadiri sosialisasi peningkatan standarisasi mutu produk UKM di Aula salah satu hotel daerah itu, Kamis.
Bahkan, kata dia, di daerah itu pelaku usaha yang baru mendapatkan sertifikasi halal baru sekitar 10 UKM, namun pihaknya akan mengusulkan lagi berikutnya.
"Sertifikasi halal itu tidak mudah, harus betul-betul dilihat dan diuji baru diterbitkan. Sertifikasi halal itu kita hadirkan dari MUI Provinsi, makanya ini kita harapkan berkesinambungan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pelatihan dan sosialisasi peningkatan standarisasi mutu produk UKM?dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi bertujuan memberikan pelajaran bagi para pelaku wirausaha pemula dalam peningkatan keterampilan untuk menciptakan produk-produk yang memenuhi standarisasi.
"Memang kita hadirkan khusus dari kementerian karena memang beliau ahli dibidang standarisasi (SNI). Jadi mutu produk-produk itu beliau sangat paham," ujarnya.
Bahkan dengan ilmu yang diperoleh tersebut pula, kata dia, selain sebagai bekal bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi, juga bisa menjadi pegangan apabila ada bantuan dari pemerintah pusat.
"Jadi nanti kita harapkan mereka juga dokumentasinya bisa lengkap guna kita usulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan sekitar Rp10-Rp12 juta. Dan persyaratannya harus punya sertifikat," katanya.
Samsul juga mengatakan, pelaku UKM di Baubau sudah cukup bagus, hanya untuk mengetahui standarisasi produk-produk itu pihaknya belum mempunyai alat untuk menguji standarisasi tersebut.
"Di sini kita memberikan gambaran-gambaran agar mereka melakukan yang seperti apa, sehingga produknya betul-betul memenuhi standar untuk tidak hanya dijual dilokalan tapi diluar daerah," katanya.
"Pelaku usaha kecil yang didaftar sekitar 8 ribu lebih, namun sebagian besar belum memiliki sertifikasi karena memang tidak mudah untuk memenuhi standarisasi itu," ujarnya, usai menghadiri sosialisasi peningkatan standarisasi mutu produk UKM di Aula salah satu hotel daerah itu, Kamis.
Bahkan, kata dia, di daerah itu pelaku usaha yang baru mendapatkan sertifikasi halal baru sekitar 10 UKM, namun pihaknya akan mengusulkan lagi berikutnya.
"Sertifikasi halal itu tidak mudah, harus betul-betul dilihat dan diuji baru diterbitkan. Sertifikasi halal itu kita hadirkan dari MUI Provinsi, makanya ini kita harapkan berkesinambungan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pelatihan dan sosialisasi peningkatan standarisasi mutu produk UKM?dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi bertujuan memberikan pelajaran bagi para pelaku wirausaha pemula dalam peningkatan keterampilan untuk menciptakan produk-produk yang memenuhi standarisasi.
"Memang kita hadirkan khusus dari kementerian karena memang beliau ahli dibidang standarisasi (SNI). Jadi mutu produk-produk itu beliau sangat paham," ujarnya.
Bahkan dengan ilmu yang diperoleh tersebut pula, kata dia, selain sebagai bekal bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi, juga bisa menjadi pegangan apabila ada bantuan dari pemerintah pusat.
"Jadi nanti kita harapkan mereka juga dokumentasinya bisa lengkap guna kita usulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan sekitar Rp10-Rp12 juta. Dan persyaratannya harus punya sertifikat," katanya.
Samsul juga mengatakan, pelaku UKM di Baubau sudah cukup bagus, hanya untuk mengetahui standarisasi produk-produk itu pihaknya belum mempunyai alat untuk menguji standarisasi tersebut.
"Di sini kita memberikan gambaran-gambaran agar mereka melakukan yang seperti apa, sehingga produknya betul-betul memenuhi standar untuk tidak hanya dijual dilokalan tapi diluar daerah," katanya.