Kendari (ANTARA News) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau, Sulawesi Tenggara mulai mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kasi Intel Kejari Baubau, Ruslan yang dihubungi dari Kendari, Selasa, mengungkapkan rencana aksi itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama di lingkungan Kejari Baubau.
Menurutnya, dalam mewujudkan WBK dan WBBM dilakukan melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Artinya, kita berkomitmen tidak korupsi baik dalam internal maupun sebagai penegak hukum," kata Ruslan.
Ruslan menjelasakan, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi itu yakni dimulai dengan penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai.
Baca juga: PA Wakatobi komitmen wujudkan bebas korupsi
Sedangkan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Kejati tangani 30 kasus tindak pidana korupsi
"Semua itu merupakan pondasi dalam pencanangan menuju zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani," kata Ruslan.
Kasi Intel Kejari Baubau, Ruslan yang dihubungi dari Kendari, Selasa, mengungkapkan rencana aksi itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama di lingkungan Kejari Baubau.
Menurutnya, dalam mewujudkan WBK dan WBBM dilakukan melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Artinya, kita berkomitmen tidak korupsi baik dalam internal maupun sebagai penegak hukum," kata Ruslan.
Ruslan menjelasakan, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi itu yakni dimulai dengan penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai.
Baca juga: PA Wakatobi komitmen wujudkan bebas korupsi
Sedangkan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Kejati tangani 30 kasus tindak pidana korupsi
"Semua itu merupakan pondasi dalam pencanangan menuju zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani," kata Ruslan.