Kendari (Antaranews Sultra) - Ketua DPRD kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Samsuddin Rahim mengatakan, isu terkait adanya dugaan suap menyuap dalam menentukan calon Wakil Wali Kota Kendari adalah tidak benar.
"Tak ada politik uang dalam pemilihan calon wakil wali Kota Kendari," katanya di Kendari, Senin.
Ia menegaskan, tidak ada permainan uang dalam memilih calon pasangan Sulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari definitif.
"Kalau pun itu ada isu seperti itu merupakan wacana lama, tidak ada anggota dewan di sini seperti itu, semua orang baik. Mudah-mudahan hal ini bisa mengakar ke alam bawa sadar semua anggota, bahwa hal itu tidak benar," kata Samsuddin kepada sejumlah awak media.
Menurutnya, di era ketatnya pengawasan dari berbagai lembaga seperti KPK dan Inspektorat, kata dia, permainan suap tidak akan mungkin terjadi.
Dirinya juga tidak bisa menjamin hal itu akan terjadi, akan tetapi hanya bisa menyarankan agar anggota dewan tak melakukan itu.
"Saya hanya punya kewenangan untuk menyarankan, tapi kalau mereka melakukan itu, silahkan lembaga yang berwenang seperti KPK menangkap mereka,? tandasnya.
Politikus dari Partai Amanat Nasional ini mengatakan, pemilihan ini akan dilakukan dengan mekanisme demokrasi. Pihaknya, akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagai prasyarat untuk menduduki kursi wakil Wali Kota Kendari, di antaranya pemahaman visi misi, sikap moral, dan kemampuan intelektual.
Namun secara pribadi maupun melalui kesepakatan partai, pihaknya menjagokan dr.Siska Karina Imran (istri wali kota Kendari nonaktif) Adriatma Dwi Putra (ADP).
"Tak ada politik uang dalam pemilihan calon wakil wali Kota Kendari," katanya di Kendari, Senin.
Ia menegaskan, tidak ada permainan uang dalam memilih calon pasangan Sulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari definitif.
"Kalau pun itu ada isu seperti itu merupakan wacana lama, tidak ada anggota dewan di sini seperti itu, semua orang baik. Mudah-mudahan hal ini bisa mengakar ke alam bawa sadar semua anggota, bahwa hal itu tidak benar," kata Samsuddin kepada sejumlah awak media.
Menurutnya, di era ketatnya pengawasan dari berbagai lembaga seperti KPK dan Inspektorat, kata dia, permainan suap tidak akan mungkin terjadi.
Dirinya juga tidak bisa menjamin hal itu akan terjadi, akan tetapi hanya bisa menyarankan agar anggota dewan tak melakukan itu.
"Saya hanya punya kewenangan untuk menyarankan, tapi kalau mereka melakukan itu, silahkan lembaga yang berwenang seperti KPK menangkap mereka,? tandasnya.
Politikus dari Partai Amanat Nasional ini mengatakan, pemilihan ini akan dilakukan dengan mekanisme demokrasi. Pihaknya, akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagai prasyarat untuk menduduki kursi wakil Wali Kota Kendari, di antaranya pemahaman visi misi, sikap moral, dan kemampuan intelektual.
Namun secara pribadi maupun melalui kesepakatan partai, pihaknya menjagokan dr.Siska Karina Imran (istri wali kota Kendari nonaktif) Adriatma Dwi Putra (ADP).