Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan inventarissi kebijakan pengendalian dampak kependudukan bertempat pada salah satu hotel di Kendari, Jumat.
Plt kepala BKKBN Sultra, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Fithriyani Abu Kasim, mengatakan, jumlah penduduk yabg besar akan menimbulkan masalah dan hambatan dalam pembangunan daerah jika tanpa dilimbangi dengan tingkat kemampuan dan kemakmuran.
"Pertumbuhan penduduk akan menciptakan persoalan besar jika tidak dikelola dengan baik," katanya.
Menurut dia, tidak dipungkiri konflik-konflik sosial, budaya dan politik tidak terlepas dengan masalah kependudukan yang tak terkendali.
"Sehingga kegiatan mengenai dampak pengendalian penduduk sangat relevan untuk disosialisasikan agar meningkatkan kuantitas dan kualitas pemahaman para permangku kepentingan, stakeholder tentang pemetaan keserasian kebijakan kependududukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, hukum, dan keamanan," katanya.
Disebutkan, pertumbuhan penduduk di Sultra sekitar 2,08 persen pertahun, sehingga diprediksi pada tahun 2050 penduduk Sultra sudah lebih dari 4,5 juta jiwa.
"Untuk itu, program KB sebagai program pemerintah untuk mengatasi permasalahan dampak kependudukan akibat ledakan penduduk menjadi solusi alternatif yang dapat dipakai untuk menekan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk," katanya.
Plt kepala BKKBN Sultra, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Fithriyani Abu Kasim, mengatakan, jumlah penduduk yabg besar akan menimbulkan masalah dan hambatan dalam pembangunan daerah jika tanpa dilimbangi dengan tingkat kemampuan dan kemakmuran.
"Pertumbuhan penduduk akan menciptakan persoalan besar jika tidak dikelola dengan baik," katanya.
Menurut dia, tidak dipungkiri konflik-konflik sosial, budaya dan politik tidak terlepas dengan masalah kependudukan yang tak terkendali.
"Sehingga kegiatan mengenai dampak pengendalian penduduk sangat relevan untuk disosialisasikan agar meningkatkan kuantitas dan kualitas pemahaman para permangku kepentingan, stakeholder tentang pemetaan keserasian kebijakan kependududukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, hukum, dan keamanan," katanya.
Disebutkan, pertumbuhan penduduk di Sultra sekitar 2,08 persen pertahun, sehingga diprediksi pada tahun 2050 penduduk Sultra sudah lebih dari 4,5 juta jiwa.
"Untuk itu, program KB sebagai program pemerintah untuk mengatasi permasalahan dampak kependudukan akibat ledakan penduduk menjadi solusi alternatif yang dapat dipakai untuk menekan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk," katanya.