Kolaka (Antaranews Sultra) - Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka,Sultra kesal dengan tidak hadirnya utusan dinas pemuda dan olahraga saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019.
Dari semua mitra Komisi I hanya Dispora yang tidak hadir tanpa pemberitahuan," kata Bakri Mendong,Ketua Komisi I saat mengikuti rapat gabungan komisi-komisi di Kolaka, Kamis.
Menurutnya rapat tersebut sangat penting dalam rangka pembahasan selanjutnya untuk APBD Pokok 2019 apalagi Kolaka menjadi tuan rumah Porprov ke XIII yang sebentar lagi dilaksanakan.
Beruntung kata dia pengurus KONI bisa menghadiri rapat pembahasan itu sehingga progres pembangunan venue serta kesiapan Porprov lainnyan bisa diketahui secara seksama.
"Untungnya ada KONI, dari situ kita bisa melihat kalau semua sarana dipastikan siap, hanya lapangan sepak bola saja yang tidak bisa digunakan di stadon," ujarnya.
Selain itu,Bakri juga memaparkan terkait tes CPNSD yang menggunakan sistem CAT yang dianggap para pelamar sangat susah mencapai passing gradenya sehingga dibutuhkan pelatihan khusus oleh Pemkab.
"Seharusnya Pemkab menganggarkan khususnya sarana komputer sehingga panitia tidak meminjam lagi komputer itu di sekolah," jelas Bakri Mendong.
Dari semua mitra Komisi I hanya Dispora yang tidak hadir tanpa pemberitahuan," kata Bakri Mendong,Ketua Komisi I saat mengikuti rapat gabungan komisi-komisi di Kolaka, Kamis.
Menurutnya rapat tersebut sangat penting dalam rangka pembahasan selanjutnya untuk APBD Pokok 2019 apalagi Kolaka menjadi tuan rumah Porprov ke XIII yang sebentar lagi dilaksanakan.
Beruntung kata dia pengurus KONI bisa menghadiri rapat pembahasan itu sehingga progres pembangunan venue serta kesiapan Porprov lainnyan bisa diketahui secara seksama.
"Untungnya ada KONI, dari situ kita bisa melihat kalau semua sarana dipastikan siap, hanya lapangan sepak bola saja yang tidak bisa digunakan di stadon," ujarnya.
Selain itu,Bakri juga memaparkan terkait tes CPNSD yang menggunakan sistem CAT yang dianggap para pelamar sangat susah mencapai passing gradenya sehingga dibutuhkan pelatihan khusus oleh Pemkab.
"Seharusnya Pemkab menganggarkan khususnya sarana komputer sehingga panitia tidak meminjam lagi komputer itu di sekolah," jelas Bakri Mendong.