Kendari (Antaranews Sultra) - Mantan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dua periode Hugua didaulat sebagai pembicara dalam pertemua yang diselenggarakan United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) yang membahas terkait solusi pembangunan berbasis teknologi dan Ekologi di salah satu hotel di Jakarta.?
Melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Jumat, Hugua yang juga Ketua DPW PDI Perjuangan Sultra itu mengatakan, kegiatan pertemuan yang sudah berjalan dua hari itu bertujuan untuk membahas bagaimana melokalkan Standar Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goal (SDG), hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menilai bahwa pertemuan itu sangat penting dan strategis, mengingat di masa depan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memuat program dan anggaran pemerintah daerah, harus selaras dengan visi-misi nasional dan global, terutama yang berkaitan dengan standar PBB yang memuat 17 platform SGD.
? ?"Salah satu di antaranya adalah program pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu harus selaras dengan peningkatan mutu lingkungan demi kesejahteraan kita dan anak cucu kita," jelas Hugua.
Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Maritim 6 Negara CTI (CTI - Maritim LGN) itu juga menyinggung dampak dan risiko pembangunan yang tidak ramah lingkungan.?
Dicontohkan, wilayah Maritim Indonesia yang berada pada zona cuaca ekstrem dengan risiko terdampak bencana alam mulai dari banjir, kemarau, dan bencana alam hingga tsunami.
Dikatakan, wilayah maritim Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara, juga berpotensi terdampak risiko fenomena alam gempabumi dan tsunami yang kapanpun bisa terjadi di luar prediksi manusia. Sehingga butuh kajian dengan meningkatkan kewaspadaan dini hingga melakukan upaya mitigasi bencana baik dalam skala lokal, nasional hingga internasional.
"Sudah saatnya kita sesama suku bangsa dan antarbangsa harus memikirkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan demi kelestarian bumi," tegas Hugua.
Enam negara anggota CTI (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security yang dimaksud meliputi ?Indonesia, Philipina, Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan Salomon Island.
Melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Jumat, Hugua yang juga Ketua DPW PDI Perjuangan Sultra itu mengatakan, kegiatan pertemuan yang sudah berjalan dua hari itu bertujuan untuk membahas bagaimana melokalkan Standar Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goal (SDG), hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menilai bahwa pertemuan itu sangat penting dan strategis, mengingat di masa depan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memuat program dan anggaran pemerintah daerah, harus selaras dengan visi-misi nasional dan global, terutama yang berkaitan dengan standar PBB yang memuat 17 platform SGD.
? ?"Salah satu di antaranya adalah program pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu harus selaras dengan peningkatan mutu lingkungan demi kesejahteraan kita dan anak cucu kita," jelas Hugua.
Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Maritim 6 Negara CTI (CTI - Maritim LGN) itu juga menyinggung dampak dan risiko pembangunan yang tidak ramah lingkungan.?
Dicontohkan, wilayah Maritim Indonesia yang berada pada zona cuaca ekstrem dengan risiko terdampak bencana alam mulai dari banjir, kemarau, dan bencana alam hingga tsunami.
Dikatakan, wilayah maritim Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara, juga berpotensi terdampak risiko fenomena alam gempabumi dan tsunami yang kapanpun bisa terjadi di luar prediksi manusia. Sehingga butuh kajian dengan meningkatkan kewaspadaan dini hingga melakukan upaya mitigasi bencana baik dalam skala lokal, nasional hingga internasional.
"Sudah saatnya kita sesama suku bangsa dan antarbangsa harus memikirkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan demi kelestarian bumi," tegas Hugua.
Enam negara anggota CTI (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security yang dimaksud meliputi ?Indonesia, Philipina, Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan Salomon Island.