Pasarwajo (Antaranews Sultra) - Pemerinah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pembentukan Kampung KB sekaligus melakukan promosi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Rabu.
Asisten III Setda Buton Laode Muhiddin, mengatakan kampung KB adalah suatu wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait, yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
"Program ini juga merupakan tindak lanjut Presiden Jokowi, agar manfaat program KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Terutama daerah-daerah pedesaan yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, cakupan peserta KB rendah, stunting dan lain sebagainya di seluruh tanah air," katanya.
Ia mengatakan keluarga berencana tidak terlepas dari persoalan penduduk, yang merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya mewujudkan penduduk yang berkualitas.
"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah, dimana tidak hanya mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang, tetapi juga meningkatkan kualitas penduduk," ujarnya.
Ia menjelaskan UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah sebagai dasar pelaksana program kependudukan dan keluarga berencana.
"Diharapkan, keterlibatan berbagai instansi/dinas terkait terhadap persoalan atau masalah yang ada, sehingga maksud dan tujuan pembentukan kampung KB tersebut dapat tercapai," katanya. (T.KR-SPR/C/R010/C/R010)
Asisten III Setda Buton Laode Muhiddin, mengatakan kampung KB adalah suatu wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait, yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
"Program ini juga merupakan tindak lanjut Presiden Jokowi, agar manfaat program KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Terutama daerah-daerah pedesaan yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, cakupan peserta KB rendah, stunting dan lain sebagainya di seluruh tanah air," katanya.
Ia mengatakan keluarga berencana tidak terlepas dari persoalan penduduk, yang merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya mewujudkan penduduk yang berkualitas.
"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah, dimana tidak hanya mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang, tetapi juga meningkatkan kualitas penduduk," ujarnya.
Ia menjelaskan UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah sebagai dasar pelaksana program kependudukan dan keluarga berencana.
"Diharapkan, keterlibatan berbagai instansi/dinas terkait terhadap persoalan atau masalah yang ada, sehingga maksud dan tujuan pembentukan kampung KB tersebut dapat tercapai," katanya. (T.KR-SPR/C/R010/C/R010)