Kendari (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), menargetkan sedikitnya tujuh puskesmas di kota itu akan terakreditasi pada Tahun 2018 ini untuk mewujudkan payanan prima kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Edy Natsir melalui pesan WhatsApp, Jumat mengatakan saat ini jumlah puskesmas terakreditasi dasar dan madya baru empat dari 17 Puskesmas yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Baubau.
Ia mengungkapkan, untuk mendukung ketujuh puskesmas tersebut, pihaknya rutin melakukan pendampingan dan memberikan dana pendukung sebesar Rp30 juta per puskesmas.
"Dana tersebut hanya diperuntukkan untuk mendukung kegiatan tambahan akreditasi, seperti perbaikan ruangan, sedangkan untuk pembenahan sarana lain diharapkan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah," ujar Edy.
Menurutnya, akreditasi bagi setiap puskesmas hukumnya wajib, sebab jika tidak, maka puskesmas tersebut akan kehilangan dana operasional dan tidak dapat melayani peserta BPJS Kesehatan.
Sementara ke enam puskesmas lainnya yang belum diusulkan, kata Edy, diupayakan terkareditasi tahun depan, sesuai target RPJMN Kementrian Kesehatan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Tahun 2019.
Adapun ketujuh puskesmas yang sementara mendapat usulan di antaranya Puskesmas Katobengke, Puskesmas Betoambari, Waborobo, Lakologou, Bungi dan Puskesmas Melai.
"Sedangkan puskesmas yang telah terakreditasi Tahun 2016 lalu, yakni Puskesmas Wajo, menyusul tiga puskesmas Tahun 2017 di antaranya Puskesmas Wameo, Wolio dan Puskesmas Sorawolio," tuturnya.
(T.A056/B/M026/C/M026) 07-09-2018 14:43:26
Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau Edy Natsir melalui pesan WhatsApp, Jumat mengatakan saat ini jumlah puskesmas terakreditasi dasar dan madya baru empat dari 17 Puskesmas yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Baubau.
Ia mengungkapkan, untuk mendukung ketujuh puskesmas tersebut, pihaknya rutin melakukan pendampingan dan memberikan dana pendukung sebesar Rp30 juta per puskesmas.
"Dana tersebut hanya diperuntukkan untuk mendukung kegiatan tambahan akreditasi, seperti perbaikan ruangan, sedangkan untuk pembenahan sarana lain diharapkan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah," ujar Edy.
Menurutnya, akreditasi bagi setiap puskesmas hukumnya wajib, sebab jika tidak, maka puskesmas tersebut akan kehilangan dana operasional dan tidak dapat melayani peserta BPJS Kesehatan.
Sementara ke enam puskesmas lainnya yang belum diusulkan, kata Edy, diupayakan terkareditasi tahun depan, sesuai target RPJMN Kementrian Kesehatan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Tahun 2019.
Adapun ketujuh puskesmas yang sementara mendapat usulan di antaranya Puskesmas Katobengke, Puskesmas Betoambari, Waborobo, Lakologou, Bungi dan Puskesmas Melai.
"Sedangkan puskesmas yang telah terakreditasi Tahun 2016 lalu, yakni Puskesmas Wajo, menyusul tiga puskesmas Tahun 2017 di antaranya Puskesmas Wameo, Wolio dan Puskesmas Sorawolio," tuturnya.
(T.A056/B/M026/C/M026) 07-09-2018 14:43:26