Kendari (Antaranews Sultra) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara mencium aroma adanya dugaan pungutan liar dalam pengangkatan kepala sekolah menengah umum sederajat di daerah ini.
Ketua PGRI Sultra Dr Halim Momo, di Kendari, Minggu, berkaitan dugaan pungli itu, mengharapkan pengangkatan kepala sekolah berdasarkan kompetensi mereka sehingga menemukan sosok yang berkualitas.
"Biasanya pemilihan pejabat birokrasi, termasuk kepala sekolah ikut diwarnai informasi bayar membayar. Ini tidak boleh terjadi karena berdampak pada wibawa pemerintahan dan berpotensi menggagalkan pencapaian kualitas pendidikan," kata Halim yang juga dosen pada Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
Dia mengingatkan, agar para guru yang sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang kriteria pengangkatan guru dan kepala sekolah tidak tergiur iming-iming oknum yang menjanjikan jabatan.
Ia mengakui setiap orang mengisi perjalanan hidupnya selalu mengharapkan yang terbaik, termasuk menerima amanah suatu jabatan.
Namun, diharapkan yang memberi amanah jabatan maupun yang menerima amanah jabatan berlandaskan kepantasan bukan karena nepotisme, kolusi, dan korupsi, ujarnya pula.
Ketua PGRI Sultra Dr Halim Momo, di Kendari, Minggu, berkaitan dugaan pungli itu, mengharapkan pengangkatan kepala sekolah berdasarkan kompetensi mereka sehingga menemukan sosok yang berkualitas.
"Biasanya pemilihan pejabat birokrasi, termasuk kepala sekolah ikut diwarnai informasi bayar membayar. Ini tidak boleh terjadi karena berdampak pada wibawa pemerintahan dan berpotensi menggagalkan pencapaian kualitas pendidikan," kata Halim yang juga dosen pada Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
Dia mengingatkan, agar para guru yang sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang kriteria pengangkatan guru dan kepala sekolah tidak tergiur iming-iming oknum yang menjanjikan jabatan.
Ia mengakui setiap orang mengisi perjalanan hidupnya selalu mengharapkan yang terbaik, termasuk menerima amanah suatu jabatan.
Namun, diharapkan yang memberi amanah jabatan maupun yang menerima amanah jabatan berlandaskan kepantasan bukan karena nepotisme, kolusi, dan korupsi, ujarnya pula.