Kendari, Antara Sultra - Sebanyak 12 pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2016, mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan.
Ke-12 pemda tersebut adalah Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, Pemkab Bombana, Pemkab Buton, Pemkab Kolaka, Pemkab Kolaka Utara, Pemkab Konawe, Pemkab Konawe Selatan, Pemkab Muna, Pemkab Muna Barat, Pemkab Baubau dan Pemkab Wakatobi.
Pelaksana tugas Gubernur Sultra, Saleh Lasata usai menyerahkan Piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada masing-masing pemda tersebut di Kendari, Selasa, mengaku sangat mengapresiasi terhadap keberhasilan sejumlah pemda di Sultra meraih penghargaan itu.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten kota yang telah menerima opini WTP dari Kementerian Keuangan," katanya.
Ia berharap, penghargaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan laporan keuangannya sesuai perundang undangan.
"Laporan keuangan ini harus menjadi basis pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Kita harapkan setelah mendapat status WTP dari Kementerian Keuangan, laporan keuangan tidak hanya disimpan namun bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," katanya.
Ke-12 pemda tersebut adalah Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, Pemkab Bombana, Pemkab Buton, Pemkab Kolaka, Pemkab Kolaka Utara, Pemkab Konawe, Pemkab Konawe Selatan, Pemkab Muna, Pemkab Muna Barat, Pemkab Baubau dan Pemkab Wakatobi.
Pelaksana tugas Gubernur Sultra, Saleh Lasata usai menyerahkan Piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada masing-masing pemda tersebut di Kendari, Selasa, mengaku sangat mengapresiasi terhadap keberhasilan sejumlah pemda di Sultra meraih penghargaan itu.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten kota yang telah menerima opini WTP dari Kementerian Keuangan," katanya.
Ia berharap, penghargaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan laporan keuangannya sesuai perundang undangan.
"Laporan keuangan ini harus menjadi basis pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Kita harapkan setelah mendapat status WTP dari Kementerian Keuangan, laporan keuangan tidak hanya disimpan namun bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," katanya.