Kendari, Antara Sultra - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dalam upaya menyejahterakan kesehatan masyarakat Indonesia terus mengedepankan kerja sama BPJS Kesehatan dalam keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Wakil Bupati Buton Tengah La Ntau melalui pesan singkatnya yang diterima Antara di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Buton Tengah.
Dengan program yang penerapannya mulai Agustus 2017, kata La Ntau, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Masyarakat ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau Tutus Novita Dewi menyatakan bahwa dukungan pemda terhadap perlindungan atas hak jaminan sosial terhadap masyarakatnya juga telah dilakukan oleh pemda di delapan kabupaten/kota di wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Baubau.
Ia lantas menyebutkan nama delapan daerah itu, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Wakatobi, Muna, Buton Selatan, Muna Barat, dan Buton Tenga.
Saat ini, kata Tutus Novita, Pemkab Buton Tengah telah mengintegrasikan sebagian masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS dan pembayatan iurannya oleh pemda setempat yang menggunakan anggaran APBD.
Langkah pemda menintegrasikan masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS, menurut dia, merupakan salah satu upaya dalam menerapkan prinsip berbasis gotong royong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini selangkah lebih maju mencapai Universal Health Coverage yang diharapkan dapat terwujud pada tanggal 1 Januari 2019.
"Ibarat sebuah fondasi, peran pemda sangatlah penting untuk merealisasikan cita-cita UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," katanya.
Wakil Bupati Buton Tengah La Ntau melalui pesan singkatnya yang diterima Antara di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Buton Tengah.
Dengan program yang penerapannya mulai Agustus 2017, kata La Ntau, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Masyarakat ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau Tutus Novita Dewi menyatakan bahwa dukungan pemda terhadap perlindungan atas hak jaminan sosial terhadap masyarakatnya juga telah dilakukan oleh pemda di delapan kabupaten/kota di wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Baubau.
Ia lantas menyebutkan nama delapan daerah itu, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Wakatobi, Muna, Buton Selatan, Muna Barat, dan Buton Tenga.
Saat ini, kata Tutus Novita, Pemkab Buton Tengah telah mengintegrasikan sebagian masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS dan pembayatan iurannya oleh pemda setempat yang menggunakan anggaran APBD.
Langkah pemda menintegrasikan masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS, menurut dia, merupakan salah satu upaya dalam menerapkan prinsip berbasis gotong royong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini selangkah lebih maju mencapai Universal Health Coverage yang diharapkan dapat terwujud pada tanggal 1 Januari 2019.
"Ibarat sebuah fondasi, peran pemda sangatlah penting untuk merealisasikan cita-cita UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," katanya.