Kendari, Antara Sultra - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku siap memperjuangkan Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan alokasi dana penanganan pascabanjir di wilayah itu.
Ketua rombongan kunjungan kerja spesifik komisi V DPR RI, Mickael Wattimena, saat berdialog jajaran pemprov Sultra, di Kantor Gubernur Sultra, Senin, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi kepada kementerian terkait agar mengalokasikan dana penanganan paacabanjir di Sultra.
"Silahkan bersurat ke kementrian terkait dan ditembuskan kepada DPR dan kami yang akan berbicara dan mendesak kementerian yang dimaksud," katanya.
Dalam surat tersebut katanya, harus dilampirkan dengan proposal mengenai kebutuhan dan peruntukan dana yang dimaksud.
"Karena banyak kejadian daerah bersurat ke pusat tetapi tidak dilengkapi dengan proposal. Sehingga pada pembahasan bersama menteri terkait kandas, karena tidak jelas apa peruntukan," katanya.
Anggota komisi V, Ridwan Bae dalam kesempatan itu juga mengaku kesulitan mendesak kementerian jika tidak ada persuratan dari daerah.
"Kalau sudah ada surat permintaan dan proposal dari daerah, tinggal kami yang kawal di pusat. Agar mudahkan kami berteriak di banggar dan komisi V," katanya.
Ketua rombongan kunjungan kerja spesifik komisi V DPR RI, Mickael Wattimena, saat berdialog jajaran pemprov Sultra, di Kantor Gubernur Sultra, Senin, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi kepada kementerian terkait agar mengalokasikan dana penanganan paacabanjir di Sultra.
"Silahkan bersurat ke kementrian terkait dan ditembuskan kepada DPR dan kami yang akan berbicara dan mendesak kementerian yang dimaksud," katanya.
Dalam surat tersebut katanya, harus dilampirkan dengan proposal mengenai kebutuhan dan peruntukan dana yang dimaksud.
"Karena banyak kejadian daerah bersurat ke pusat tetapi tidak dilengkapi dengan proposal. Sehingga pada pembahasan bersama menteri terkait kandas, karena tidak jelas apa peruntukan," katanya.
Anggota komisi V, Ridwan Bae dalam kesempatan itu juga mengaku kesulitan mendesak kementerian jika tidak ada persuratan dari daerah.
"Kalau sudah ada surat permintaan dan proposal dari daerah, tinggal kami yang kawal di pusat. Agar mudahkan kami berteriak di banggar dan komisi V," katanya.