Kendari, Antara Sultra - Ketua Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr Nasir Andi Baso, mengatakan untuk kemajuan daerah, tidak perlu takut untuk memimjam dana ke pemerintah pusat sepanjang lembaga keuangan negara itu mau memberi pinjaman sesuai yang disyaratkan.
Pernyataan Nasir Andi Baso itu disampaikan saat jadi pembicara dalam sosialisasi "Penyediaan pembiayaan Infrastruktur daerah melalui Penugasan kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (persero) dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi", yang dibuka Wakil Gubrnur Sultra HM Saleh Lasata di Kendari, Kamis.
Menurut Nasir, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra salah satu perhatian pemerintah untuk mengejar ketertinggalan daerah sejak 8-9 tahun lalu adalah membangunan sarana infrastruktur baik itu sektor pembangunan jalan dan jembatan maupun sektor kesehatan dan pendidikan.
"Yang harus diketahui bahwa kemampuan untuk membangun sejumlah infrastruktur daerah dengan APBD Sultra pada 2009-2010 hanya berkisar di bawah Rp700-800 miliar saat, maka solunisnya adalah harus meminjam ke pusat investasi pemerintah (PIP)," ujaranya.
Ia mengatakan, Sultra dengan PIP sangat memberi dampak yang positif terhadap kemajuan daerah terutama telah membangun sejumlah sarana infrastruktur jalan dan jembatan termasuk membangun rumah sakit umum provinsi (RSUP) Bahterams Kota Kendari yang penggunaannya sudah dilakukan beberapa tahun lalu.
Tanpa menyebut secara rinci sudah berapa besar dana PIP yang dialokasikan di Sultra, namaun kata Nasir Andi Baso, dengan kehadiran PIP yang kini berubah nama menjadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keungan Dirjen Perimbangan Keuangan RI, siap memberi bantuan dana pinjaman ke daerah untuk kegiatan infrastruktur.
"Hingga saat ini di Sultra sedikitnya ada sembilan dari 17 kabupaten dan dua kota di Sultra yang sudah bermitra dengan PIP," katanya seraya menambahkan, khusus Pemprov Sultra dana PIP yang dikelola saat ini mencapai angka Rp350 miliar.
Kegiatan sosialisasi dan dilanjutkan diskusi/tanya jawab itu yang diselenggarakan PT.SMI di Kota Kendari itu, berlangsung sehari dihadiri sejumlah bupati dan wali kota dan para kepala Bappeda Provinsi dan kabupaten se-Indonesia Timur.
Beberapa nara sumber yang berkompoten dalam sosialisasi itu di antaranya dari Direktur Pengelolaan Resiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan pembiayaan dan resiko Kementerian Keuangan, Direktur pembiyaan dan transfer non dana perimbangan Ditjen perimbangan keuangan kementerian keuangan.
Sementara dari PT.SMI diwakili oleh devisi pembiyaan pemerintah daerah Erdian Dharma Putra dan Ketua Bappeda Sultra Nasir Andi Baso.
Pernyataan Nasir Andi Baso itu disampaikan saat jadi pembicara dalam sosialisasi "Penyediaan pembiayaan Infrastruktur daerah melalui Penugasan kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (persero) dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi", yang dibuka Wakil Gubrnur Sultra HM Saleh Lasata di Kendari, Kamis.
Menurut Nasir, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra salah satu perhatian pemerintah untuk mengejar ketertinggalan daerah sejak 8-9 tahun lalu adalah membangunan sarana infrastruktur baik itu sektor pembangunan jalan dan jembatan maupun sektor kesehatan dan pendidikan.
"Yang harus diketahui bahwa kemampuan untuk membangun sejumlah infrastruktur daerah dengan APBD Sultra pada 2009-2010 hanya berkisar di bawah Rp700-800 miliar saat, maka solunisnya adalah harus meminjam ke pusat investasi pemerintah (PIP)," ujaranya.
Ia mengatakan, Sultra dengan PIP sangat memberi dampak yang positif terhadap kemajuan daerah terutama telah membangun sejumlah sarana infrastruktur jalan dan jembatan termasuk membangun rumah sakit umum provinsi (RSUP) Bahterams Kota Kendari yang penggunaannya sudah dilakukan beberapa tahun lalu.
Tanpa menyebut secara rinci sudah berapa besar dana PIP yang dialokasikan di Sultra, namaun kata Nasir Andi Baso, dengan kehadiran PIP yang kini berubah nama menjadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keungan Dirjen Perimbangan Keuangan RI, siap memberi bantuan dana pinjaman ke daerah untuk kegiatan infrastruktur.
"Hingga saat ini di Sultra sedikitnya ada sembilan dari 17 kabupaten dan dua kota di Sultra yang sudah bermitra dengan PIP," katanya seraya menambahkan, khusus Pemprov Sultra dana PIP yang dikelola saat ini mencapai angka Rp350 miliar.
Kegiatan sosialisasi dan dilanjutkan diskusi/tanya jawab itu yang diselenggarakan PT.SMI di Kota Kendari itu, berlangsung sehari dihadiri sejumlah bupati dan wali kota dan para kepala Bappeda Provinsi dan kabupaten se-Indonesia Timur.
Beberapa nara sumber yang berkompoten dalam sosialisasi itu di antaranya dari Direktur Pengelolaan Resiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan pembiayaan dan resiko Kementerian Keuangan, Direktur pembiyaan dan transfer non dana perimbangan Ditjen perimbangan keuangan kementerian keuangan.
Sementara dari PT.SMI diwakili oleh devisi pembiyaan pemerintah daerah Erdian Dharma Putra dan Ketua Bappeda Sultra Nasir Andi Baso.