Kendari (Antara Sultra) - Jaksa penyelidik Kejaksaan Tinggi telah mengantongi identitas calon tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digulirkan ke sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Baubau.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra James Mamangkey di Kendari, Selasa, mengatakan, penyelidik sudah mendengarkan keterangan para kepala sekolah/PAUD penerima bantuan.
"Gelar perkara adalah standar prosedur untuk menegaskan terpenuhi atau tidak unsur-unsur perbuatan pidana korupsi. Unsur perbuatan pidana terpenuhi maka tahapan ditingkatkan ke penyidikan," kata James.
Bantuan sosial yang digulirkan Pemerintah pusat melalui Kememdikbud pada sejumlah Taman Pendidikan PAUD di Kota Baubau berupa alat peraga pendidikan.
Informasi dugaan penyelewengan maupun perbuatan melawan hukum di balik bergulirnya bansos dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan laporan masyarakat peduli pemberantasan korupsi.
Besaran bantuan sosial bagi anak usia dini bervariasi antara Rp17 juta sampai Rp19 juta setiap sekolah atau taman pendidikan.
"Informasi sementara bahwa proposal permohonan bantuan dikirim ke Kemendikbud tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau," kata James.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Masri beserta sejumlah kepala sekolah dalam kapasitas sebagai saksi sudah memberikan keterangan.
"Berdasarkan keterangan para saksi dan dokumen yang dimiliki penyelidik ada potensi terjadinya perbuatan pidana. Para saksi akan diundang kembali untuk pendalaman penanganan dugaan korupsi," kata James.
Ketua Komisi I DPRD Sultra Taufan Alam mengharapkan pengusutan dugaan penyelewengan uang negara diusut tuntas tanpa "pandan bulu".
"Beri kepastian kepada siapa pun yang disinyalir menyalahgunakan uang negara. Kalau terbukti proses sampai ke pengadilan atau sebaliknya hentikan prosesnya kalau tidak cukup bukti," kata Taufan, politisi Partai Demokrat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra James Mamangkey di Kendari, Selasa, mengatakan, penyelidik sudah mendengarkan keterangan para kepala sekolah/PAUD penerima bantuan.
"Gelar perkara adalah standar prosedur untuk menegaskan terpenuhi atau tidak unsur-unsur perbuatan pidana korupsi. Unsur perbuatan pidana terpenuhi maka tahapan ditingkatkan ke penyidikan," kata James.
Bantuan sosial yang digulirkan Pemerintah pusat melalui Kememdikbud pada sejumlah Taman Pendidikan PAUD di Kota Baubau berupa alat peraga pendidikan.
Informasi dugaan penyelewengan maupun perbuatan melawan hukum di balik bergulirnya bansos dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan laporan masyarakat peduli pemberantasan korupsi.
Besaran bantuan sosial bagi anak usia dini bervariasi antara Rp17 juta sampai Rp19 juta setiap sekolah atau taman pendidikan.
"Informasi sementara bahwa proposal permohonan bantuan dikirim ke Kemendikbud tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau," kata James.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Masri beserta sejumlah kepala sekolah dalam kapasitas sebagai saksi sudah memberikan keterangan.
"Berdasarkan keterangan para saksi dan dokumen yang dimiliki penyelidik ada potensi terjadinya perbuatan pidana. Para saksi akan diundang kembali untuk pendalaman penanganan dugaan korupsi," kata James.
Ketua Komisi I DPRD Sultra Taufan Alam mengharapkan pengusutan dugaan penyelewengan uang negara diusut tuntas tanpa "pandan bulu".
"Beri kepastian kepada siapa pun yang disinyalir menyalahgunakan uang negara. Kalau terbukti proses sampai ke pengadilan atau sebaliknya hentikan prosesnya kalau tidak cukup bukti," kata Taufan, politisi Partai Demokrat.