Kendari, Antara Sultra - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam bersama delapan bupati dan wali kota di Sultra melaporkan Penyampaian Laporan Keuangan (PLK) tahun anggara 2016 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Jumat.
Penyerahan PLK tahun 2016 itu diserahkan berturut-turut dari Gubernur Nur Alam kepada Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmantoro kemudian disusul Wali Kota kendari, Asrun, Bupati Wakatobi Aruhawi, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Pj Bupati Bombana HJ Siti Saleha.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya yakni Kolaka, Kolaka Utara dan Konawe Selatan penyampaian laporan keuangannya diserahkan masing-masing Sekertaris Daerah (Sekda) atas nama bupati.
Gubernur Sultra Nur Alam dalam sambutannya mengatakan penyampaina laporan keuangan bagi setiap daerah provinsi, kabupaten kota adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh daerah yang telah menggunakan anggaran selama setahun.
"Hari ini diserahkan PLK, kemudian BPK melakukan pemeriksaan dan audit dan dua bulan kemudian, BPK menyerahkan kembali hasil pemeriksaan kepada daerah yang masing-masing atas persetujuan dan koreksi dari DPRD setempat," ujar gubernur.
Gubernur dua periode dan akan mengakhir masa jabatannya hingga Februari 2018 itu berharap bahwa apapun hasil pemeriksaan dan audit BPK yang diserahkan itu hendaknya menjadi harapan terbaik bagi daerah. Walaupun nantinya ada catatan dari BPK adalah hal yang wajar untuk perbaikan selanjutnya.
Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmantoro mengatakan, rasa terima kasih kepada pemerintah provinsi kabupaten kota yang sudah menyampaikan PLK tahun anggaran 2016 dengan tepat waktu yang telah ditentutkan.
"Hari ini kami terima penyampaian laporan keuangan dari masig-masing daerah, maka hasilnya baru akan kami sampaikan dua bulan ke depan," ujarnya.
Namun demikian, kata Widiyatmantoro, audit serta pemeriksaan PLK dari daerah, diperkirakan waktunya sedikit mengalami keterlambatan antara 2-3 minggu karena tenaga audit yang melakukan pemeriksaan keunagan dimasing-masing daaerah banyak yang tugas luar.
"Kepada daerah provinsi maupun kabupaten kota di Sultra yang sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun lalu, hendaknya bisa dipertahankan kembali tahun ini," ujarnya.
Sebagai masukan bahwa LPH tahun anggaran 2015 ada beberapa daerah di Sultra yang mendapat opini WTP di antaranya Pemprov Sultra, Kota Kendari, Bombana, Buton, Kolaka Utara, sedangkan lainnya mendapat opini WDP.
Penyerahan PLK tahun 2016 itu diserahkan berturut-turut dari Gubernur Nur Alam kepada Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmantoro kemudian disusul Wali Kota kendari, Asrun, Bupati Wakatobi Aruhawi, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Pj Bupati Bombana HJ Siti Saleha.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya yakni Kolaka, Kolaka Utara dan Konawe Selatan penyampaian laporan keuangannya diserahkan masing-masing Sekertaris Daerah (Sekda) atas nama bupati.
Gubernur Sultra Nur Alam dalam sambutannya mengatakan penyampaina laporan keuangan bagi setiap daerah provinsi, kabupaten kota adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh daerah yang telah menggunakan anggaran selama setahun.
"Hari ini diserahkan PLK, kemudian BPK melakukan pemeriksaan dan audit dan dua bulan kemudian, BPK menyerahkan kembali hasil pemeriksaan kepada daerah yang masing-masing atas persetujuan dan koreksi dari DPRD setempat," ujar gubernur.
Gubernur dua periode dan akan mengakhir masa jabatannya hingga Februari 2018 itu berharap bahwa apapun hasil pemeriksaan dan audit BPK yang diserahkan itu hendaknya menjadi harapan terbaik bagi daerah. Walaupun nantinya ada catatan dari BPK adalah hal yang wajar untuk perbaikan selanjutnya.
Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widiyatmantoro mengatakan, rasa terima kasih kepada pemerintah provinsi kabupaten kota yang sudah menyampaikan PLK tahun anggaran 2016 dengan tepat waktu yang telah ditentutkan.
"Hari ini kami terima penyampaian laporan keuangan dari masig-masing daerah, maka hasilnya baru akan kami sampaikan dua bulan ke depan," ujarnya.
Namun demikian, kata Widiyatmantoro, audit serta pemeriksaan PLK dari daerah, diperkirakan waktunya sedikit mengalami keterlambatan antara 2-3 minggu karena tenaga audit yang melakukan pemeriksaan keunagan dimasing-masing daaerah banyak yang tugas luar.
"Kepada daerah provinsi maupun kabupaten kota di Sultra yang sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun lalu, hendaknya bisa dipertahankan kembali tahun ini," ujarnya.
Sebagai masukan bahwa LPH tahun anggaran 2015 ada beberapa daerah di Sultra yang mendapat opini WTP di antaranya Pemprov Sultra, Kota Kendari, Bombana, Buton, Kolaka Utara, sedangkan lainnya mendapat opini WDP.