Kendari, Antara Sultra - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi sinergi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di daerah itu.
Ketua DPRD Sultra Aburrahman Shaleh di Kendari, Sabtu, mengatakan, memajukan pendidikan bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan tetapi membutuhkan keterlibatan pihak terkait.
"Pihak terkait yang dimaksud, antara lain, LPMP, asosiasi guru dan DPRD. Komitmen bersama adalah jaminan terwujud mutu pendidikan yang berkualitas," kata Rahman, politisi PAN.
Upaya meningkatkan atau mewujudkan mutu pendidikan tidak luput dari tantangan, antara lain, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selalu mengalami perubahan.
Contohnya, kata dia, kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan tentang pengalihan urusan pendidikan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.
Publik atau rakyat berharap kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah tidak berdampak merugikan anak didik maupun tenaga pendidik.
"Yang terpenting adalah para pihak tidak mempertahankan egois dalam menghadapi setiap perubahan. Dinas Pendidikan Provinsi Sultra dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta lembaga vertikal lainnya, seperti LPMP diharapkan saling mendukung," katanya.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Damsid mengatakan pencapaian mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik.
"Mustahil menciptakan anak didik berkualitas kalau para guru tidak andal. Profesionalitas guru mutlak sehingga menjadi fokus perhatian pemerintah," katanya.
Kepala LPMP Sultra Idam mengajak semua pemangku kepentingan lingkup penyelenggara pendidikan untuk bahu membahu mencapai sasaran peningkatan mutu pendidikan.
"Kita semua harus menyadari bahwa penyelenggara pendidikan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan dengan prinsip sendiri-sendiri pasti pendidikan menjadi korban," katanya.
Sinergi LPMP dan Dinas Dikbud Sultra pascapengalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke tingkat provinsi, katanya, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
Ketua DPRD Sultra Aburrahman Shaleh di Kendari, Sabtu, mengatakan, memajukan pendidikan bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan tetapi membutuhkan keterlibatan pihak terkait.
"Pihak terkait yang dimaksud, antara lain, LPMP, asosiasi guru dan DPRD. Komitmen bersama adalah jaminan terwujud mutu pendidikan yang berkualitas," kata Rahman, politisi PAN.
Upaya meningkatkan atau mewujudkan mutu pendidikan tidak luput dari tantangan, antara lain, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selalu mengalami perubahan.
Contohnya, kata dia, kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan tentang pengalihan urusan pendidikan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.
Publik atau rakyat berharap kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah tidak berdampak merugikan anak didik maupun tenaga pendidik.
"Yang terpenting adalah para pihak tidak mempertahankan egois dalam menghadapi setiap perubahan. Dinas Pendidikan Provinsi Sultra dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta lembaga vertikal lainnya, seperti LPMP diharapkan saling mendukung," katanya.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Damsid mengatakan pencapaian mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik.
"Mustahil menciptakan anak didik berkualitas kalau para guru tidak andal. Profesionalitas guru mutlak sehingga menjadi fokus perhatian pemerintah," katanya.
Kepala LPMP Sultra Idam mengajak semua pemangku kepentingan lingkup penyelenggara pendidikan untuk bahu membahu mencapai sasaran peningkatan mutu pendidikan.
"Kita semua harus menyadari bahwa penyelenggara pendidikan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan dengan prinsip sendiri-sendiri pasti pendidikan menjadi korban," katanya.
Sinergi LPMP dan Dinas Dikbud Sultra pascapengalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke tingkat provinsi, katanya, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.