Jakarta (Antara News) - Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyampaikan bahwa pemerintah masih terus menggalang dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020.
"Untuk proses pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, selama ini kita terus melakukan penggalangan dukungan," kata Hasan Kleib saat ditemui usai acara pembukaan Seminar Peringatan 71 Tahun PBB di Jakarta, Senin.
Menurut Hasan, sejauh ini ada tiga jenis dukungan yang didapatkan Indonesia untuk pencalonan di DK PBB, salah satunya dukungan yang bersifat unilateral yang datang dari beberapa negara.
"Pertama, ada dukungan yang bersifat unilateral, di mana suatu negara langsung mendukung Indonesia tanpa ada syarat timbal balik," ujar dia.
Kedua, lanjut Hasan, dukungan yang bersifat timbal balik, di mana Indonesia akan mendukung suatu negara untuk mendapatkan posisi yang diinginkan di suatu badan internasional, dan sebaliknya negara tersebut akan mendukung Indonesia untuk pencalonan anggota tidak tetap DK PBB.
Dia menambahkan, jenis dukungan lainnya adalah dukungan secara lisan yang telah disampaikan oleh pemerintah beberapa negara, baik dalam pertemuan bilateral maupun pada forum regional dan multilateral.
"Yang sedang kita usahakan adalah meminta negara-negara yang telah mendukung secara lisan itu untuk membuat dukungan secara tertulis. Ya sudah ada cukup banyak negara yang menyatakan dukungan secara lisan," ungkap Hasan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 23 September 2016 secara resmi meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020.
"Indonesia negara yang memiliki syarat-syarat utama untuk terpilih dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, dan Indonesia siap untuk itu," kata Menlu Retno.
Menlu Retno menjelaskan mengenai postur Indonesia yang membuat layak untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Dia menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia.
Menurut Retno, Indonesia merupakan negara yang dapat membuktikan bahwa Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan peran perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni.
"Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang didiami oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis, Indonesia merupakan model sejati bagi toleransi dan pluralisme, nilai yang senantiasa diproyeksikan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain," ujar dia.
Menlu RI juga menekankan bahwa Indonesia berperan aktif memajukan demokrasi, antara lain melalui penyelenggaraan "Bali Democracy Forum" (BDF).
Selain itu, kata dia, Indonesia termasuk sepuluh negara penyumbang terbesar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 perwakilan juga dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan.
"Dengan latar belakang seperti itu, Indonesia ingin mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Indonesia memerlukan dukungan anda sekalian agar bisa menjadi mitra sejati bagi perdamaian," ucap Menlu Retno.
"Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan memainkan peran bertanggung jawab dan konstruktif, dan berusaha maksimal untuk memberikan sumbangsih bagi DK PBB," lanjut dia.