Kupang (Antara News) - Sebanyak 12 pelajar Sekolah Menengah Atas dari empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur merasakan menjadi Gubernur NTT dalam kegiatan "Sehari Menjadi Gubernur" yang digelar Plan Internasional di Kupang, Kamis.
"Kegiatan hari ini merupakan program dari Plan Internasional Indonesia yang mengangkat tema soal 'Because I Am A Girl' dalam rangka memperingati Hari Anak Perempuan Internasional 2016," kata Manajer Komunikasi Plan Internasional Indonesia Isni Ahmad di Kupang, Kamis.
Kegiatan "Sehari Menjadi Gubernur", katanya, bagian dari melatih kepemimpinan pelajar SMA, khususnya perempuan untuk menjadi pemimpin tidak hanya di lingkup desa tetapi hingga pemimpin dunia.
Di samping itu, kegiatan tersebut melatih generasi muda Indonesia, khususnya kaum perempuan, untuk belajar berbicara dan berdiskusi soal pembangunan di daerahnya masing-masing serta mengusulkan kepada pemerintah daerah soal perhatian bagi generasi muda.
Sebanyak 12 siswa itu berasal dari empat kabupaten di NTT, yakni Timor Tengah Selatan, Sikka, Lembata, serta Kupang.
"Sejumlah masukan yang mereka rapatkan dalam simulasi rapat tadi akan diserahkan kepada Gubernur NTT yang asli agar bisa ditindaklanjuti," tuturnya.
Isni mengatakan para siswa tersebut sebelumnya mengikuti sejumlah kompetisi berupa video Blog Nasional. Dari NTT sendiri ada yang menang untuk tingkat nasional dan ada yang menang untuk tingkat daerah seperti yang 12 anak dari empat kabupaten yang menjadi gubernur dalam sehari tersebut.
Ia mengatakan untuk tingkat nasional Plan memilih satu orang yang terbaik untuk mewakili NTT ke Jakarta dan dalam sehari memerankan sebagai Menteri Ketenagakerjaan serta menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Kita harapkan suatu saat mereka bisa menjadi pemimpin untuk negeri ini tidak hanya dalam bentuk gubernur, menteri tetapi juga diharapkan bisa menjadi presiden," katanya.
Claudia Imelda Alot yang menjadi "gubernur sehari", mengaku tidak pernah membayangkan akan duduk di kursi seorang Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan memimpin rapat bersama sejumlah siswa lainnya yang berperan sebagai pimpian satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Pada intinya kami hanya berharap agar pemerintah provinsi bisa membantu generasi muda kita, khususnya yang perempuan, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, tanpa harus ke luar daerah untuk menjadi tenaga kerja wanita," katanya.