Jakarta (Antara News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan Badan Usaha milik Negara (BUMN) harus melakukan perubahan-perubahan besar dalam hal efisiensi untuk memenangkan persaingan.
"Kita perlu lakukan perubahan total. Jika perlu lakukan perubahan perubahan besar guna memenangkan persaingan," kata Wapres M Jusuf kalla pada saat membuka Indonesia Business and Develoment expo 2016 di Jakarta, Kamis
Expo tersebut diikuti oleh 118 BUMN, lima BUMN dan tiga BUMN Asia akan berlansgung dari tanggal 8-11 september 2016. Turut hadir dalam pembukaan expo antara lain Meneg BUMN Rini Sumarno, Ketua DPD RI Irman Gusman dan puluhan direksi BUMN lainnya.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan untuk memenangkan persaingan intinya adalah efisiensi. Karena itu, tambahnya, semua pihak harus bertekad untuk hal itu.
Wapres menegaskan sudah bukan jamannya lagi BUMN membebani keuangan negara. "Ke depan BUMN harus bisa memberikan tambahan modal kepada negara bukan sebaliknya negara yang memberikan tambahan modal," kata Wapres.
Wapres juga menjelaskan pada era nasionalisasi tahun 1957 sampai 1960 banyak direksi BUMN yang diisi oleh birokrat dan tentara. Akibatnya pengelolaan tidak profesional, boros dan justru sangat membebani keuangan negara. "Sekarang waktunya BUMN memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara," kata Wapres.
Wapres juga mengingatkan LKBN Antara untuk bisa berbenah diri menghadapi persaingan. Sebagai lembaga jasa, tambah Wapres, berita-berita yang dihasilkan LKBN Antara harus bisa lebih cepat sampai kepada para pembaca. "Sekarang orang dipaksa untuk membaca karena kecepatan, bukan karena monopoli," kata Wapres.
Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno menarik kembali wacana pembentukan super holding BUMN yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu karena akan lebih fokus pada holding BUMN secara sektoral.
"Yang kita fokuskan saat ini dan beberapa waktu ke depan adalah holding per sektor. Berbeda dengan Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia, kita memulai dengan holding sektor terlebih dulu," kata Menteri Rini, di sela Indonesia Business & Development Expo (IBDExpo) 2016, di Jakarta Convention Center, Kamis.
Menurut Rini, alasan memilih holding sektoral terlebih dahulu agar masing-masing industri dapat lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menjalankan bisnis secara efisien dan memiliki nilai tambah serta berdaya saing tinggi.
"Holding BUMN yang dibentuk arahnya lebih menitikberatkan pada hilirisasi seperti pada holding pertambangan dan energi. Sedangkan pada sektor lainnya untuk menjadikan satu perusahaan yang memiliki bisnis yang sejenis," ujarnya.
Intinya, ujar Rini lagi, holding per sektor bagaimana BUMN terus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional sebagai agen pembangunan.
Sebelumnya pada sebuah kesempatan, Rini mengakui bahwa pembentukan super holding bisa membuat BUMN lebih lincah, fleksibel dan mendunia.
Namun, menurutnya lagi, perlu waktu panjang menjadi super holding, selain kesiapan perusahaan itu sendiri juga terkait dengan berbagai peraturan dan UU terkait dengan BUMN.
Lebih lanjut Rini menegaskan bahwa dalam waktu dekat pembentukan holding BUMN migas akan terealisasi yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Persero dan PT Pertamina (Persero) dengan Pertamina bertindak sebagai induk usaha.
"Tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara, berupa tambahan pasal yang diharmonisasi untuk disesuaikan dengan pembentukan holding BUMN migas," kata Rini.
Menurut Rini, saat ini revisi tersebut dilakukan bersama Kementerian Perekonomian dan kementerian terkait untuk kemudian diserahkan kembali ke Sekretariat Negara yang selanjutnya akan diputuskan dalam peraturan pemerintah.
Sesuai dengan PP tersebut diatur soal kepemilikan saham Dwi Warna dan termasuk dengan penataausahaan dan penyertaan modal negara. "Kalau harmonisasi PP tersebut selesai, diyakini pada September 2016 ini, holding BUMN migas bisa terwujud," kata Rini lagi.
Saat ini pemerintah sedang berupaya menuntaskan 6 sektor usaha yang diarahkan menjadi holding pertambangan, energi, jasa keuangan, perumahan, jalan tol, serta pangan. "Saat ini kita fokus menyelesaikan holding sektoral. Pada holding BUMN migas ditekankan untuk menuntaskan hilirisasi yang berujung pada efisiensi demi meningkatkan daya saing di tingkat nasional, regional maupun global," ujar Rini pula.