Kendari (Antara News) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar `focus group discussion` (FGD) pembentukan gugus tugas daerah gerakan nasional revolusi mental tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan FGD tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Lukman Abunawas dan hadir narasumber Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Bencana Alam Kemenko PMK Haerudin Manurung dan Anggota Gugus Tugas Pusat Gerakan Nasional Revolusi Mental, Marbawi.
Haerudin Manurung saat berbicara pada kegiatan itu menjelaskan bahwa istilah revolusi mental pertama kali dicetuskan Presiden RI pertama, Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1957.
Revolusi mental ala Soekarno, kata dia, adalah gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api. "Semangat revolusi mental tersebut kemudian menjadi dasar bagi Soekarno memperkenalkan gagasan Trisakti pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1964," katanya.
Ia mengatakan Trisakti yang digagas Soekarno terdiri dari tiga poin penting, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bangsa.
"Berdaulat di bidang politik mengandung makna bangsa Indonesia harus bebas menentukan nasib sendiri, sedangkan berdikari di bidang ekonomi mengandung makna Indonesia harus mampu mandiri dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki," katanya.
Sementara berkepribadian dalam kebudayaan mengandung makna, bangsa Indonesia harus menghormati dan memelihara keragaman budaya bangsa sebagai perekat bangsa. "Dalam menjalankan gerakan rovulusi mental yang kemajuan bangsa, diperlukan integritas, etos kerja dan gotong royong," katanya.
Sementara itu Marbawi mengatakan gerakan revolusi mental yang digulirkan Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla saat ini untuk membuat bangsa Indonesia memiliki daya saing dalam era globalisasi. "Kalau bangsa ini sudah memiliki daya saing, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera," katanya.
Untuk membuat bangsa Indonesia berdaya saing, kata dia, maka seluruh elemen bangsa harus memiliki integritas yang dicirikan oleh sumber daya manusia yang berkarakter dan jujur.
Selain itu juga harus memiliki etos kerja tinggi yang dicirikan oleh sumber daya manusia berkreatif, inovatif dan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bangsa. "Sumber daya manusia Indonesia juga harus memiliki semangat gotong royong yang dicirikan solidaritas, kerja sama dan kekompakan," katanya.
Kegiatan FGD tersebut selain sosialisasi tentang gerakan nasional revolusi mental, juga membentuk rancangan lembaga fungsioal Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sultra.
Peserta FGD yang juga menjadi anggota Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental itu terdiri dari kalangan birokrasi, akademisi, partai politik, pers, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.
Kegiatan FGD tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Lukman Abunawas dan hadir narasumber Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Bencana Alam Kemenko PMK Haerudin Manurung dan Anggota Gugus Tugas Pusat Gerakan Nasional Revolusi Mental, Marbawi.
Haerudin Manurung saat berbicara pada kegiatan itu menjelaskan bahwa istilah revolusi mental pertama kali dicetuskan Presiden RI pertama, Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1957.
Revolusi mental ala Soekarno, kata dia, adalah gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api. "Semangat revolusi mental tersebut kemudian menjadi dasar bagi Soekarno memperkenalkan gagasan Trisakti pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1964," katanya.
Ia mengatakan Trisakti yang digagas Soekarno terdiri dari tiga poin penting, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bangsa.
"Berdaulat di bidang politik mengandung makna bangsa Indonesia harus bebas menentukan nasib sendiri, sedangkan berdikari di bidang ekonomi mengandung makna Indonesia harus mampu mandiri dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki," katanya.
Sementara berkepribadian dalam kebudayaan mengandung makna, bangsa Indonesia harus menghormati dan memelihara keragaman budaya bangsa sebagai perekat bangsa. "Dalam menjalankan gerakan rovulusi mental yang kemajuan bangsa, diperlukan integritas, etos kerja dan gotong royong," katanya.
Sementara itu Marbawi mengatakan gerakan revolusi mental yang digulirkan Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla saat ini untuk membuat bangsa Indonesia memiliki daya saing dalam era globalisasi. "Kalau bangsa ini sudah memiliki daya saing, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera," katanya.
Untuk membuat bangsa Indonesia berdaya saing, kata dia, maka seluruh elemen bangsa harus memiliki integritas yang dicirikan oleh sumber daya manusia yang berkarakter dan jujur.
Selain itu juga harus memiliki etos kerja tinggi yang dicirikan oleh sumber daya manusia berkreatif, inovatif dan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bangsa. "Sumber daya manusia Indonesia juga harus memiliki semangat gotong royong yang dicirikan solidaritas, kerja sama dan kekompakan," katanya.
Kegiatan FGD tersebut selain sosialisasi tentang gerakan nasional revolusi mental, juga membentuk rancangan lembaga fungsioal Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sultra.
Peserta FGD yang juga menjadi anggota Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental itu terdiri dari kalangan birokrasi, akademisi, partai politik, pers, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.