Kendari (Antara News) - Aktivis mahasiswa asal Kabupaten Wakatobi menggelar demonstrasi dengan tuntutan menolak kehadiran Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi, yang berlangsung di Kantor DPRD Sultra.
Koordinator aktivis mahasiswa asal Wakatobi, Laode Firman saat menyampaikan pernyataan di ruang rapat DPRD Sultra di Kendati Senin mengatakan kehadiran BOP Wakatobi hanya akan menyengsarakan masyarakat dan merampas hak-hak ulayat warga lokal.
"Kehadiran BOP di Wakatobi hanya akan merampas tanah-tanah rakyat setempat yang bisa berdampak pada kesengsaraan warga. Oleh karena itu, kami menolak kehadiran BOP di Wakatobi," katanya.
Menurut dia, jika ingin pemerintah pusat mengembangkan pariwisata Wakatobi hingga menyamai Bali, tidak perlu dibentuk BOP di Wakatobi.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, kata dia, bisa mengurus pengembangan pariwisata di daerah itu berdasarkan kearifan budaya lokal masyarakat setempat.
"Kalau memang pemerintah pusat mau mengembangkan pariwisata Wakatobi, mengapa tidak dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi," katanya di depan anggota Komisi IV DPRD Sultra.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Adjo yang menerima para aktivis yang menolak kehadiran BOP Wakatobi tersebut mengatakan, akan menampung aspirasi para mahasiswa tersebut untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Kami akan menampung aspirasi saudara-sudara dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan dari pembentukan BOP Wakatobi," katanya.
Sementara itu Bupati Wakatobi Hugua dalam keterangan terpisah mengatakan keberadaan BOP Wakatobi yang akan dibentuk pemerintah pusat di Wakatobi tidak akan merampas tanah-tanah masyarakat lokal dan hak-hak ulayat warga adat.
Menurut dia, pengelola BOP hanya mengurus pengembangan pariwisata pada kawasan yang telah ditentukan, yakni kawasan seluas 1.000 hektare.
"Pemerintah pusat ingin mendirikan BOP di Wakatobi semata-semata hanya untuk mempercepat pembangunan bidang pariwisata hingga menyamai Bali, setelah Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia," katanya.
Untuk percepatan pembangunan pariwisata Wakatobi tersebut, kata dia, mulai tahun ini hingga tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN sebesar Rp20,5 triliun.
"Dana sebesar itu hanya akan diberikan oleh pemerintah pusat, manakala pengembangan pariwisata Wakatobi ditangani oleh Badan Otorita Pariwisata," katanya.
Koordinator aktivis mahasiswa asal Wakatobi, Laode Firman saat menyampaikan pernyataan di ruang rapat DPRD Sultra di Kendati Senin mengatakan kehadiran BOP Wakatobi hanya akan menyengsarakan masyarakat dan merampas hak-hak ulayat warga lokal.
"Kehadiran BOP di Wakatobi hanya akan merampas tanah-tanah rakyat setempat yang bisa berdampak pada kesengsaraan warga. Oleh karena itu, kami menolak kehadiran BOP di Wakatobi," katanya.
Menurut dia, jika ingin pemerintah pusat mengembangkan pariwisata Wakatobi hingga menyamai Bali, tidak perlu dibentuk BOP di Wakatobi.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, kata dia, bisa mengurus pengembangan pariwisata di daerah itu berdasarkan kearifan budaya lokal masyarakat setempat.
"Kalau memang pemerintah pusat mau mengembangkan pariwisata Wakatobi, mengapa tidak dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi," katanya di depan anggota Komisi IV DPRD Sultra.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Adjo yang menerima para aktivis yang menolak kehadiran BOP Wakatobi tersebut mengatakan, akan menampung aspirasi para mahasiswa tersebut untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Kami akan menampung aspirasi saudara-sudara dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan dari pembentukan BOP Wakatobi," katanya.
Sementara itu Bupati Wakatobi Hugua dalam keterangan terpisah mengatakan keberadaan BOP Wakatobi yang akan dibentuk pemerintah pusat di Wakatobi tidak akan merampas tanah-tanah masyarakat lokal dan hak-hak ulayat warga adat.
Menurut dia, pengelola BOP hanya mengurus pengembangan pariwisata pada kawasan yang telah ditentukan, yakni kawasan seluas 1.000 hektare.
"Pemerintah pusat ingin mendirikan BOP di Wakatobi semata-semata hanya untuk mempercepat pembangunan bidang pariwisata hingga menyamai Bali, setelah Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia," katanya.
Untuk percepatan pembangunan pariwisata Wakatobi tersebut, kata dia, mulai tahun ini hingga tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN sebesar Rp20,5 triliun.
"Dana sebesar itu hanya akan diberikan oleh pemerintah pusat, manakala pengembangan pariwisata Wakatobi ditangani oleh Badan Otorita Pariwisata," katanya.