Kendari (Antara News) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar dengar pendapat dengan kalangan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) terkait wacana penerapan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN).
     Acara diskusi yang bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional dengan Model GBHN” di Kendari, Jumat, menghadirkan narasumber dari anggota MPR RI Abdul Jabar Toba dan akademsi Prof Dr Muhammad Jufri Dewa, SH MH. dan Dr Jamaluddin Hos, MSi.
     Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI dari perwakilan Sulawesi Tenggara Abdul Jabar Toba mengatakan, pihaknya membutuhkan saran dan masukan terkait  tema yang diusung pada acara dengar pendapat tersebut.
     "Munculnya wacana ini karena adanya ketidakpuasan terkait jalannya pelaksanaan pembangunan saat ini. Dan hasil masukan pada acara dengar pendapat ini Insya Allah saya akan bawa ke Jakarta,” ujarnya.
     Sementara Prof. Muhammad Jufri Dewa mengatakan, pasca Orde Baru perencanaan pembangunan ditetapkan oleh presiden, dan fakta yang terjadi tidak ada kesinambungan pembangunan antara presiden sebelumnya dan presiden sesudahnya.
     “Karena pembangunan berdasarkan visi misi presiden masing-masing, padahal seharusnya setiap presiden harus mengacu pada pola pembangunan nasional,” katanya.
     Wacana yang mengemuka terkait GBHN saat ini berbeda penerapanya dengan di zaman  Orde Baru. “Bukan berarti adanya GBHN nanti akan merubah sistim presidensiil kita ,”katanya.
     Hal yang sama dikemukakan Dr Jamaluddin Hos bahwa saat ini telah terjadi disorientasi arah pembangunan nasional.
     "Kematangan moral para penyelenggara negara belum mendukung. Hal ini berakibat pemahaman terhadap maksud tujuan dan hakekat otonomi tidak sesuai harapan," ujarnya.
     Dia berharap agar cara berpikir yang ada selama ini, jika kita memahami bahwa negeri ini adalah warisan nenek moyang, maka seharusnya adalah negeri ini pinjaman anak cucu kita. “Kita harus meluruskan arah kiblat pembangunan nasional,” katanya.