Kendari (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berharap rekrutmen nelayan penerima asuransi tepat sasaran.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh di Kendari, Jumat, mengatakan rekrutmen calon penerima asuransi tidak hanya bersifat adminitrasi tetapi harus diikuti faktualisasi di lapangan. "Seleksi adminitrasi di atas meja tidak cukup karena memungkinkan ada rekayasa atau manipulasi sehingga harus ada fakta lapangan," kata Rahman Saleh.
Jika ada nelayan yang merasa dirugikan atau dikesampingkan dari proses rekrutmen dapat menyampaikan ke DPRD atau institusi pengawas kebijakan publik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo mengatakan, pendataan nelayan calon penerima asuransi dilakukan secara bertahap dari tingkat kabupten/kota. "DKP imbau nelayan atau keluarga nelayan agar tidak percaya iming-iming dari oknum tertentu yang menjamin mulus pengurusan asuransi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai tingkatan sudah memiliki data nelayan," kata Askabul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan kuota 50.000 nelayan Sultra sebagai penerima asuransi. "Fasilitas asuransi bagi nelayan sangat tepat dan penting. Bayangkan para nelayan mengarungi lautan bergelombang tinggi, angin kencang disertai hujan demi mencari hidup. Sangat beresiko," kata Askabul.
Program asuransi disambut gembira kalangan nelayan serta keluarga para nelayan karena dapat membantu meringankan biaya jika sewaktu-waktu ditimpa musibah.
Dari kuota 50.000 orang nelayan sama dengan alokasi anggaran 12,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Kuota dan anggaran sudah jelas melalui APBN namun belum direalisasikan karena menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat bahwa jumlah nelayan yang tersebar pada 17 kabupaten/kota sekitar 160.000 orang.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh di Kendari, Jumat, mengatakan rekrutmen calon penerima asuransi tidak hanya bersifat adminitrasi tetapi harus diikuti faktualisasi di lapangan. "Seleksi adminitrasi di atas meja tidak cukup karena memungkinkan ada rekayasa atau manipulasi sehingga harus ada fakta lapangan," kata Rahman Saleh.
Jika ada nelayan yang merasa dirugikan atau dikesampingkan dari proses rekrutmen dapat menyampaikan ke DPRD atau institusi pengawas kebijakan publik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo mengatakan, pendataan nelayan calon penerima asuransi dilakukan secara bertahap dari tingkat kabupten/kota. "DKP imbau nelayan atau keluarga nelayan agar tidak percaya iming-iming dari oknum tertentu yang menjamin mulus pengurusan asuransi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai tingkatan sudah memiliki data nelayan," kata Askabul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan kuota 50.000 nelayan Sultra sebagai penerima asuransi. "Fasilitas asuransi bagi nelayan sangat tepat dan penting. Bayangkan para nelayan mengarungi lautan bergelombang tinggi, angin kencang disertai hujan demi mencari hidup. Sangat beresiko," kata Askabul.
Program asuransi disambut gembira kalangan nelayan serta keluarga para nelayan karena dapat membantu meringankan biaya jika sewaktu-waktu ditimpa musibah.
Dari kuota 50.000 orang nelayan sama dengan alokasi anggaran 12,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Kuota dan anggaran sudah jelas melalui APBN namun belum direalisasikan karena menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat bahwa jumlah nelayan yang tersebar pada 17 kabupaten/kota sekitar 160.000 orang.