Kendari (Antara News) - Kabupaten Bombana, salah satu dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara itu memiliki kekayaan sumber daya alam seperti tambang emas, nikel, pertanian dalam arti luas yang melimpah ruah.
Berdasarkan data di Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, di dalam bumi kabupaten berpenduduk sebanyak 139.235 jiwa itu terdapat butiran emas kurang lebih 1.125.000 metrik ton.
Namun kekayaan yang dimiliki kabupaten tersebut, sebagian besar masyarakatnya masih hidup miskin dan kabupaten tersebut masih tercatat sebagai salah satu dari tiga kabupaten tertinggal di Sultra.
"Kami menyadari ada yang salah dengan pengelolaan potensi sumber daya alam di Kabupaten Bombana, namun untuk memperbaikinya kami tidak memiliki kewenangan yang cukup," kata Wakil Bupati Bombana, Hj Masyura Illa Ladamai di Kendari pekan lalu.
Ia memberi contoh kewenangan pengelolaan sumber daya alam berupa tambang emas dan tambang nikel yang ada di Bombana.
Pemerintah Kabupaten Bombana kata dia, hanya sebatas memberikan izin tentang penggunaan kawasan lahan tambang, sedangkan menyangkut pendapatan dari tambang tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Sebagai wakil bupati, saya tidak pernah tahu berapa nilai pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bombana dari sejumlah perusahaan tambang," katanya.
Menurut dia, pengelola perusahaan tambang di Bombana tidak membayar langsung kewajiban pajak kepada pemerintah daerah melainkan menyetor kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Oleh Direktorat Jenderal Pajak kata dia, kemudian memberikan bagian pendapatan kepada pemerintah daerah melalui sistem bagi hasil pajak. "Aturannya seperti itu. Pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari pengelolaan tambang yang ada di daerah melalui bagi hasil pajak," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Bombana, Kasrah Jaru Munara.
Dalam pandangan Kasrah, potensi sumber daya alam yang dimiliki Bombana hanya dapat berkontribusi positif bagi perbaikan kesejahteraan rayat Bombana, bila kewenangan mengelola SDA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sepanjang regulasi pengelolaan sumber daya pertambangan masih seperti sekarang ini, diatur oleh pemerintah pusat, potensi pertambangan akan sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tambang," katanya.
Genjot Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Bombana menyadari betul kalau status daerah tertinggal yang disandang kabupaten tersebut bukan hanya dikarenakan pengelolaan sumber daya alam yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketersediaan sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan dermaga di wilayah kabupaten itu yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, menjadi pemicu lain dari banyaknya jumlah penduduk miskin di kabupaten itu.
Oleh karena itu, mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Bombana, memberi prioritas utama bagi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang diyakini akan menjadi akses percepatan perekonomian masyarakat di daerah itu.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Man Arfa, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bombana menyediakan dana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk pembangunan fasilitas air bersih melalui APBD 2016 sebesar Rp100 miliar.
"Anggaran sebesar Rp100 miliar itu, untuk membiayai pekerjaan pengaspalan jalan dan jembatan poros Lora dan Bambaeya di Poleang Tengah dan sebagaian untuk proyek air bersih," katanya.
Selain anggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Bombana juga memperoleh dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp30 miliar.
Anggaran yang bersumber dari DAK Pemerintah Pusat tersebut akan digunakan membiayai proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Kabaena. "Kalau infrastruktur jalan di Bombana dan jembatan sudah terbangun dengan baik, praktis keterisolasian wilayah akan terbuka," katanya.
Pada saat yang sama ujarnya tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat dan tingkat kesejahteraan warga akan membaik dari tahun ke tahun.
Industri Pengolahan
Selain menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberi perhatian besar terhadap pendirian industri pengolahan rumput laut yang potensinya di kabupaten itu cukup besar.
Tahun ini melalui APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Bombana memperoleh anggaran senilai Rp18 miliar lebih.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bombana, Sarif anggaran sebesar Rp18 miliar tersebut untuk membiayai membangun industri pengolahan produksi rumput laut di Laeya, Poleang Selatan, sekitar 70 kilometer arah selatan Rumbia, ibu kota Bombana.
"Pembangunan industri pengolahan rumput laut kita tempatkan di Laeya Poleang Selatan, karena potensi rumput laut di wilayah kecamatan itu cukup," katanya.
Menurut Sarif, kahadiran industri pengolahan rumput laut di kabupaten itu, akan berdampak besar bagi peningkatan pendapatan petani rumput laut dan kesejahteraan keluarga petani.
Hal itu dimungkinkan karena produksi budi daya rumput laut para petani bisa langsung diserap oleh industri pengolahan rumput laut dengan harga sesuai standar industri. "Selama ini, petani rumput laut kesulitan memasarkan produksinya karena tidak ada perusahaan penampung di Bombana. Petani selalu menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul dengan harga yang fluktuatif," katanya.
Menurut Sarif, kehadiran industri pengolahan rumput laut di Bombana tersebut, bukan hanya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melainkan juga dapat menambah sumber pendapatan asli daerah sekaligus mengikis permainan sejumlah pedagang yang selama ini hanya mengejar keuntungan untuk diri sendiri.
Data DKP Bombana menyebutkan produksi rumput laut yang dihasilkan petani rumput laut di sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten itu, mencapai 4.500 ton hingga 5.000 ton per tahun.
Sentra produksi rumput laut tersebar di hampir seluruh wilayah pesisir pantai Bombana seperti Kecamatan Poleang Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Poleang Tenggra, Masalaka Raya, Mataoleo, dan Kecamatan Rumbia.
Akankah ketersediaan berbagai infrastruktur jalan dan jembatan serta kehadiran industri pengolahan rumput laut tersebut akan meningkatkan ksejahteraan rakyat Bombana, waktulah yang akan menjawabnya kelak.
Yang pasti, Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini tengah menggenjot ketersediaan infrastusktur jalan dan jembatan serta pendirian yang diyakini sebagai salah satu pemicu dari kemiskinan warga di kabupaten itu.
Berdasarkan data di Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, di dalam bumi kabupaten berpenduduk sebanyak 139.235 jiwa itu terdapat butiran emas kurang lebih 1.125.000 metrik ton.
Namun kekayaan yang dimiliki kabupaten tersebut, sebagian besar masyarakatnya masih hidup miskin dan kabupaten tersebut masih tercatat sebagai salah satu dari tiga kabupaten tertinggal di Sultra.
"Kami menyadari ada yang salah dengan pengelolaan potensi sumber daya alam di Kabupaten Bombana, namun untuk memperbaikinya kami tidak memiliki kewenangan yang cukup," kata Wakil Bupati Bombana, Hj Masyura Illa Ladamai di Kendari pekan lalu.
Ia memberi contoh kewenangan pengelolaan sumber daya alam berupa tambang emas dan tambang nikel yang ada di Bombana.
Pemerintah Kabupaten Bombana kata dia, hanya sebatas memberikan izin tentang penggunaan kawasan lahan tambang, sedangkan menyangkut pendapatan dari tambang tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Sebagai wakil bupati, saya tidak pernah tahu berapa nilai pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bombana dari sejumlah perusahaan tambang," katanya.
Menurut dia, pengelola perusahaan tambang di Bombana tidak membayar langsung kewajiban pajak kepada pemerintah daerah melainkan menyetor kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Oleh Direktorat Jenderal Pajak kata dia, kemudian memberikan bagian pendapatan kepada pemerintah daerah melalui sistem bagi hasil pajak. "Aturannya seperti itu. Pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari pengelolaan tambang yang ada di daerah melalui bagi hasil pajak," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Bombana, Kasrah Jaru Munara.
Dalam pandangan Kasrah, potensi sumber daya alam yang dimiliki Bombana hanya dapat berkontribusi positif bagi perbaikan kesejahteraan rayat Bombana, bila kewenangan mengelola SDA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sepanjang regulasi pengelolaan sumber daya pertambangan masih seperti sekarang ini, diatur oleh pemerintah pusat, potensi pertambangan akan sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tambang," katanya.
Genjot Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Bombana menyadari betul kalau status daerah tertinggal yang disandang kabupaten tersebut bukan hanya dikarenakan pengelolaan sumber daya alam yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketersediaan sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan dermaga di wilayah kabupaten itu yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, menjadi pemicu lain dari banyaknya jumlah penduduk miskin di kabupaten itu.
Oleh karena itu, mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Bombana, memberi prioritas utama bagi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang diyakini akan menjadi akses percepatan perekonomian masyarakat di daerah itu.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Man Arfa, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bombana menyediakan dana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk pembangunan fasilitas air bersih melalui APBD 2016 sebesar Rp100 miliar.
"Anggaran sebesar Rp100 miliar itu, untuk membiayai pekerjaan pengaspalan jalan dan jembatan poros Lora dan Bambaeya di Poleang Tengah dan sebagaian untuk proyek air bersih," katanya.
Selain anggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Bombana juga memperoleh dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp30 miliar.
Anggaran yang bersumber dari DAK Pemerintah Pusat tersebut akan digunakan membiayai proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Kabaena. "Kalau infrastruktur jalan di Bombana dan jembatan sudah terbangun dengan baik, praktis keterisolasian wilayah akan terbuka," katanya.
Pada saat yang sama ujarnya tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat dan tingkat kesejahteraan warga akan membaik dari tahun ke tahun.
Industri Pengolahan
Selain menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberi perhatian besar terhadap pendirian industri pengolahan rumput laut yang potensinya di kabupaten itu cukup besar.
Tahun ini melalui APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Bombana memperoleh anggaran senilai Rp18 miliar lebih.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bombana, Sarif anggaran sebesar Rp18 miliar tersebut untuk membiayai membangun industri pengolahan produksi rumput laut di Laeya, Poleang Selatan, sekitar 70 kilometer arah selatan Rumbia, ibu kota Bombana.
"Pembangunan industri pengolahan rumput laut kita tempatkan di Laeya Poleang Selatan, karena potensi rumput laut di wilayah kecamatan itu cukup," katanya.
Menurut Sarif, kahadiran industri pengolahan rumput laut di kabupaten itu, akan berdampak besar bagi peningkatan pendapatan petani rumput laut dan kesejahteraan keluarga petani.
Hal itu dimungkinkan karena produksi budi daya rumput laut para petani bisa langsung diserap oleh industri pengolahan rumput laut dengan harga sesuai standar industri. "Selama ini, petani rumput laut kesulitan memasarkan produksinya karena tidak ada perusahaan penampung di Bombana. Petani selalu menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul dengan harga yang fluktuatif," katanya.
Menurut Sarif, kehadiran industri pengolahan rumput laut di Bombana tersebut, bukan hanya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melainkan juga dapat menambah sumber pendapatan asli daerah sekaligus mengikis permainan sejumlah pedagang yang selama ini hanya mengejar keuntungan untuk diri sendiri.
Data DKP Bombana menyebutkan produksi rumput laut yang dihasilkan petani rumput laut di sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten itu, mencapai 4.500 ton hingga 5.000 ton per tahun.
Sentra produksi rumput laut tersebar di hampir seluruh wilayah pesisir pantai Bombana seperti Kecamatan Poleang Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Poleang Tenggra, Masalaka Raya, Mataoleo, dan Kecamatan Rumbia.
Akankah ketersediaan berbagai infrastruktur jalan dan jembatan serta kehadiran industri pengolahan rumput laut tersebut akan meningkatkan ksejahteraan rakyat Bombana, waktulah yang akan menjawabnya kelak.
Yang pasti, Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini tengah menggenjot ketersediaan infrastusktur jalan dan jembatan serta pendirian yang diyakini sebagai salah satu pemicu dari kemiskinan warga di kabupaten itu.