Kendari (Antara News) - Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan kuota asuransi bagi 50.000 nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo di Kendari, Kamis, mengatakan program asuransi bagi nelayan sangat tepat karena sehari-hari bergelut dengan profesi beresiko.
"Fasilitas asuransi bagi nelayan sangat tepat dan penting. Bayangkan para nelayan mengarungi lautan bergelombang tinggi, angin kencang disertai hujan demi mencari hidup. Sangat beresiko," kata Askabul.
Program asuransi disambut gembira kalangan nelayan serta keluarga para nelayan karena dapat membantu meringankan biaya jika sewaktu-waktu ditimpa musibah.
Dari kuota 50.000 orang nelayan sama dengan alokasi anggaran Rp12,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Kuota dan anggaran sudah jelas melalui APBN namun belum direalisasikan karena menunggu petunjuk teknis dari Kementrian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat bahwa jumlah nelayan yang tersebar pada 17 kabupaten/kota sekitar 160.000 orang.
Mayoritas nelayan dalam menjalankan profesi masih menggunakan sarana tradisional sehingga harus mendapat perhatian dari pemerintah atau kalangan pengusaha yang terafiliasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo di Kendari, Kamis, mengatakan program asuransi bagi nelayan sangat tepat karena sehari-hari bergelut dengan profesi beresiko.
"Fasilitas asuransi bagi nelayan sangat tepat dan penting. Bayangkan para nelayan mengarungi lautan bergelombang tinggi, angin kencang disertai hujan demi mencari hidup. Sangat beresiko," kata Askabul.
Program asuransi disambut gembira kalangan nelayan serta keluarga para nelayan karena dapat membantu meringankan biaya jika sewaktu-waktu ditimpa musibah.
Dari kuota 50.000 orang nelayan sama dengan alokasi anggaran Rp12,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Kuota dan anggaran sudah jelas melalui APBN namun belum direalisasikan karena menunggu petunjuk teknis dari Kementrian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat bahwa jumlah nelayan yang tersebar pada 17 kabupaten/kota sekitar 160.000 orang.
Mayoritas nelayan dalam menjalankan profesi masih menggunakan sarana tradisional sehingga harus mendapat perhatian dari pemerintah atau kalangan pengusaha yang terafiliasi.