Baubau (Antara News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar kegiatan semiloka tentang koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi kepada jajaran Pemerintah Kota Baubau, Kamis.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Palagimata Kantor Pemkot Baubau itu dihadiri Koordinator Unit Koordinasi Pencegahan KPK wawan Wardiana, Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Pusat Adil H Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Dikdik Sadikin, Wali Kota Baubau AS Tamrin, Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Maasra Manarfa, Sekot Baubau Muhammad Djudul dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan camat se-Kota Baubau.
Koordinator Unit Koordinasi Pencegahan KPK Wawan Wardiana mengatakan, kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi itu difokuskan untuk mendorong pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan tersebut, kata dia, untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, resiko dan penyebab pada APBD, selain itu juga untuk menurunkan potensi tingkat korupsi serta perbaikan sistem pengendalian internal atas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah.
Ia mengatakan, kegiatan korsupgah korupsi ini juga memantau dan mengevaluasi pada tiga hal utama yakni, tindak lanjut hasil korsupgah tahun 2014, dan APBD tahun anggaran 2014-2015 mulai perencanaan dan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa serta kepentingan nasional pada bidang pendapatan," ujarnya.
"Ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan peran serta pemerintah daerah," ujarnya.
Menurut dia, KPK dalam melakukan pencegahan korupsi, dengan upaya membangun individu yang berintegritas yang diharapkan akan sesuai hati nuraninya dalam menjalankan tugas.
"Karenanya para pemangku kepentingan di pemerintahan daerah mulai pimpinan tertinggi setingkat gubernur, bupati dan wali kota hingga para pejabat struktural di bawahnya dituntut menjadi pegawai yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Dikdik Sadikin mengatakan, BPKP bukan untuk menangkap para penjahat yang ingin mengambil uang negara, tetapi justru untuk menyelamatkan dana negara sesuai aturan yang berlaku.
"Mungkin saja orang yang beritikad jahat dan kepingin mengambil uang daerah atau negera itu karena mereka tidak tahu aturan, sehingga kita membuat pengawasan dan membuat sesuatu itu agar lebih baik," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berada pada ranah pencegahan yang bersinergi dengan KPK dalam memberikan pencegahan itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalau kita berkiprah pada penindakan saja yang terjadi adalah penangkapan besar-besaran, karena tidak dibekali dengan pengawalan yang baik," tuturnya.
Menurut dia, makna sebagai pengawasan bukan semata membuat pencegehan saja, tetapi bagaimana membuat sesuatu itu bisa lebih baik, sehingga penyelenggara negara dan daerah bisa mengetahui dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Sebab aturan itu berbagai macam dan bertubi-tubi, apalagi yang menyangkut dengan keuangan daerah dan uang negara," ujarnya.
Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan, kegiatan semiloka yang digelar KPK dan BPKP itu dilaksanakan di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Baubau yang merupakan wujud dalam memberikan pencegahan tentang potensi penyalahgunaan anggaran, pendapatan, serta pengadaan barang dan jasa.
"Kami menyambut dan mengapresiasi kegiatan ini karena sekaligus memberikan masukan dalam rangka perbaikan pengelolaan APBD Kota Baubau," ujar AS Tamrin.
Sebab, menurut Tamrin, dalam pengelolaan APBD termasuk pengadaan barang dan jasa itu merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah setiap tahunnya, tidak membuat berbagai masalah adanya praktik korupsi.
"Setelah kegiatan ini diharapkan tidak melahirkan atau menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran, pendapatan serta pengadaan barang dan jasa oleh oknum-oknum tertentu," ujarnya.
Dia berharap melalui kegiatan ini bisa berdampak lebih baik terutama dalam meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun mendatang bagi Pemerintah Kota Baubau.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Palagimata Kantor Pemkot Baubau itu dihadiri Koordinator Unit Koordinasi Pencegahan KPK wawan Wardiana, Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Pusat Adil H Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Dikdik Sadikin, Wali Kota Baubau AS Tamrin, Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Maasra Manarfa, Sekot Baubau Muhammad Djudul dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan camat se-Kota Baubau.
Koordinator Unit Koordinasi Pencegahan KPK Wawan Wardiana mengatakan, kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi itu difokuskan untuk mendorong pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan tersebut, kata dia, untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, resiko dan penyebab pada APBD, selain itu juga untuk menurunkan potensi tingkat korupsi serta perbaikan sistem pengendalian internal atas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah.
Ia mengatakan, kegiatan korsupgah korupsi ini juga memantau dan mengevaluasi pada tiga hal utama yakni, tindak lanjut hasil korsupgah tahun 2014, dan APBD tahun anggaran 2014-2015 mulai perencanaan dan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa serta kepentingan nasional pada bidang pendapatan," ujarnya.
"Ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan peran serta pemerintah daerah," ujarnya.
Menurut dia, KPK dalam melakukan pencegahan korupsi, dengan upaya membangun individu yang berintegritas yang diharapkan akan sesuai hati nuraninya dalam menjalankan tugas.
"Karenanya para pemangku kepentingan di pemerintahan daerah mulai pimpinan tertinggi setingkat gubernur, bupati dan wali kota hingga para pejabat struktural di bawahnya dituntut menjadi pegawai yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Dikdik Sadikin mengatakan, BPKP bukan untuk menangkap para penjahat yang ingin mengambil uang negara, tetapi justru untuk menyelamatkan dana negara sesuai aturan yang berlaku.
"Mungkin saja orang yang beritikad jahat dan kepingin mengambil uang daerah atau negera itu karena mereka tidak tahu aturan, sehingga kita membuat pengawasan dan membuat sesuatu itu agar lebih baik," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berada pada ranah pencegahan yang bersinergi dengan KPK dalam memberikan pencegahan itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalau kita berkiprah pada penindakan saja yang terjadi adalah penangkapan besar-besaran, karena tidak dibekali dengan pengawalan yang baik," tuturnya.
Menurut dia, makna sebagai pengawasan bukan semata membuat pencegehan saja, tetapi bagaimana membuat sesuatu itu bisa lebih baik, sehingga penyelenggara negara dan daerah bisa mengetahui dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Sebab aturan itu berbagai macam dan bertubi-tubi, apalagi yang menyangkut dengan keuangan daerah dan uang negara," ujarnya.
Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan, kegiatan semiloka yang digelar KPK dan BPKP itu dilaksanakan di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Baubau yang merupakan wujud dalam memberikan pencegahan tentang potensi penyalahgunaan anggaran, pendapatan, serta pengadaan barang dan jasa.
"Kami menyambut dan mengapresiasi kegiatan ini karena sekaligus memberikan masukan dalam rangka perbaikan pengelolaan APBD Kota Baubau," ujar AS Tamrin.
Sebab, menurut Tamrin, dalam pengelolaan APBD termasuk pengadaan barang dan jasa itu merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah setiap tahunnya, tidak membuat berbagai masalah adanya praktik korupsi.
"Setelah kegiatan ini diharapkan tidak melahirkan atau menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran, pendapatan serta pengadaan barang dan jasa oleh oknum-oknum tertentu," ujarnya.
Dia berharap melalui kegiatan ini bisa berdampak lebih baik terutama dalam meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun mendatang bagi Pemerintah Kota Baubau.