Kolaka (Antara News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ada beberapa regulasi yang selama ini menghambat pembangunan pertanian.
Ada lima kebijakan yang harus ditekankan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian adalah kebutuhan para petani seperti traktor tangan serta pupuk yang harus ditender sehingga menghambat hasil produksi, kata Andi Amran di Kolaka, Sabtu.
"Memang dulu semua harus dalam proses tender sehingga bantuan kepada para petani sering terlambat yang mengakibatkan hasil panen yang tidak sesuai," katanya saat melakukan panen raya padi sawah bersama Gubernur Sultra Nur Alam, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bahtiar dan Bupati Kolaka Ahmad Safei di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.
Andi Amran menjelaskan kalau masih sistem tender yang dilakukan maka peningkatan produksi hasil pertanian akan menurun karena daftar isian proyek anggaran (DIPA) turun pada bulan Januari.
Sementara itu, lanjut dia, sistem tender juga dilakukan selama tiga bulan, artinya para petani selesai panen batu bisa diberikan sarana banyuan lainnya dan ini yang menghambat peningkatan hasil panen.
"Begitu juga dalam menangani hama pertanian tidak harus menunggu waktu tender sehingga regulasi ini membuat Kementeian pertanian merubah kebijakan itu," ungkapnya.
Dalam perubahan beberapa kebijakan itu, lanjut Andi Amran, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa instansi hukum terkait seperti kejaksaan, Kapolri dan BPKP karena banyaknya keluhan mengenai regulasi baru itu.
"Kita membuat surat kesepakatan bersama antara instansi terkait untuk diberikan perhatian khusus karena adanya ketakutan oleh pihak Pemerintah dalam mengelola kebijakan pembangunan pertanian yang telah dikeluarkan dan semua itu telah dilaporkan kepada Presiden dan wakil Presiden," katanya menjelaskan
Dan kebijakan lainnya, kata Amran, bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.
"Kalau ada Pemda yang sudah diberikan bantuan namun hasil produksinya tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan konsensus nasional maka untuk bantuan berikutnya akan jadi pertanyaan. Seperti Kabupaten Kolaka yang telah dibantu sekitar Rp122 miliar," ujar Amran.
Begitu juga dengan kebijakan perbaikan infrastruktur pertanian yakni irigasi, karena dalam tiga tahun harus selesai dan dalam pertahunnya harus diselesaikan satu juta pertahunnya.
"Sampai dengan hari ini pembangunan infrastruktur pertanian khusunya irigasi sudah diselesaikan sekitar 1,5 juta hektare dan untuk tahun ini ditargetkan akan selesai tiga juta hektare," katanya.
Untuk itu, kata dia, perhatian Presiden dalam pembangunan pertanian sangat besar sehingga semua paket kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui tender, tapi penunjukan langsung demi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
Selain itu, lanjut mantan petugas penyuluh lapangan itu penguatan kepada para PPL dilapangan dibantu dengan aparat TNI untuk mewujudkan swasembada pangan.
Ada lima kebijakan yang harus ditekankan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian adalah kebutuhan para petani seperti traktor tangan serta pupuk yang harus ditender sehingga menghambat hasil produksi, kata Andi Amran di Kolaka, Sabtu.
"Memang dulu semua harus dalam proses tender sehingga bantuan kepada para petani sering terlambat yang mengakibatkan hasil panen yang tidak sesuai," katanya saat melakukan panen raya padi sawah bersama Gubernur Sultra Nur Alam, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bahtiar dan Bupati Kolaka Ahmad Safei di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.
Andi Amran menjelaskan kalau masih sistem tender yang dilakukan maka peningkatan produksi hasil pertanian akan menurun karena daftar isian proyek anggaran (DIPA) turun pada bulan Januari.
Sementara itu, lanjut dia, sistem tender juga dilakukan selama tiga bulan, artinya para petani selesai panen batu bisa diberikan sarana banyuan lainnya dan ini yang menghambat peningkatan hasil panen.
"Begitu juga dalam menangani hama pertanian tidak harus menunggu waktu tender sehingga regulasi ini membuat Kementeian pertanian merubah kebijakan itu," ungkapnya.
Dalam perubahan beberapa kebijakan itu, lanjut Andi Amran, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa instansi hukum terkait seperti kejaksaan, Kapolri dan BPKP karena banyaknya keluhan mengenai regulasi baru itu.
"Kita membuat surat kesepakatan bersama antara instansi terkait untuk diberikan perhatian khusus karena adanya ketakutan oleh pihak Pemerintah dalam mengelola kebijakan pembangunan pertanian yang telah dikeluarkan dan semua itu telah dilaporkan kepada Presiden dan wakil Presiden," katanya menjelaskan
Dan kebijakan lainnya, kata Amran, bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.
"Kalau ada Pemda yang sudah diberikan bantuan namun hasil produksinya tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan konsensus nasional maka untuk bantuan berikutnya akan jadi pertanyaan. Seperti Kabupaten Kolaka yang telah dibantu sekitar Rp122 miliar," ujar Amran.
Begitu juga dengan kebijakan perbaikan infrastruktur pertanian yakni irigasi, karena dalam tiga tahun harus selesai dan dalam pertahunnya harus diselesaikan satu juta pertahunnya.
"Sampai dengan hari ini pembangunan infrastruktur pertanian khusunya irigasi sudah diselesaikan sekitar 1,5 juta hektare dan untuk tahun ini ditargetkan akan selesai tiga juta hektare," katanya.
Untuk itu, kata dia, perhatian Presiden dalam pembangunan pertanian sangat besar sehingga semua paket kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui tender, tapi penunjukan langsung demi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
Selain itu, lanjut mantan petugas penyuluh lapangan itu penguatan kepada para PPL dilapangan dibantu dengan aparat TNI untuk mewujudkan swasembada pangan.