Kendari (Antara News) - Ratusan pekerja asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mendatangi DPRD Sultra, Senin, untuk mengadukan nasib setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.
Pekerja yang rata-rata sebagai buruh kasar PT Damai Jaya Lestari dan PT Mulya Tani Konawe ini datang bersama seluruh keluarga mereka sambil membawa barang bawaan di gedung DPRD Sulawesi Tenggara dengan kondisi yang memprihatinkan karena persediaan uang menipis dan hanya mengonsumsi pisang rebus dan ubi kayu.
Perwakilan buruh Adrianus Dalin mengatakan para buruh meninggalkan Kabupaten Konawe Utara menuju Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sultra sejak pukul 01.00 dini hari karena tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.
"Dari data yang ada, warga NTT ini berjumlah 210 orang, di antaranya ada 70 anak dan balita, serta 60 perempuan," Adrianus.
Menurut Adrianus, mereka di-PHK secara sepihak oleh perusahaan tanpa mendapatkan kompensasi sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal mereka bekerja sejak 2009.
"Ini menunggu kepastian hak-hak mereka terpenuhi setelah itu akan pulang kampung di NTT atau mencari kerja di tempat lain," katanya.
Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh yang menerima kedatangan pekerja tersebut berjanji segera menuntaskan masalah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait seperti Direksi PT. Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT. Mulya Tani Konawe, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
"Kami akan mengundang perusahaan-perusahaan yang bersangkutan untuk kita melakukan tindakan kongkrit. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral untuk memberdayakan pekerjanya karena pekerja yang meningkatkan ekonomi dan profit perusahaan itu," katanya.
Selanjutnya pihak DPRD Sultra berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menampung sementara para pekerja ini, agar tidak terlantar di Gedung DPRD Sultra karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, dan selama ini mereka tinggal di basecamp.
Pekerja yang rata-rata sebagai buruh kasar PT Damai Jaya Lestari dan PT Mulya Tani Konawe ini datang bersama seluruh keluarga mereka sambil membawa barang bawaan di gedung DPRD Sulawesi Tenggara dengan kondisi yang memprihatinkan karena persediaan uang menipis dan hanya mengonsumsi pisang rebus dan ubi kayu.
Perwakilan buruh Adrianus Dalin mengatakan para buruh meninggalkan Kabupaten Konawe Utara menuju Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sultra sejak pukul 01.00 dini hari karena tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.
"Dari data yang ada, warga NTT ini berjumlah 210 orang, di antaranya ada 70 anak dan balita, serta 60 perempuan," Adrianus.
Menurut Adrianus, mereka di-PHK secara sepihak oleh perusahaan tanpa mendapatkan kompensasi sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal mereka bekerja sejak 2009.
"Ini menunggu kepastian hak-hak mereka terpenuhi setelah itu akan pulang kampung di NTT atau mencari kerja di tempat lain," katanya.
Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh yang menerima kedatangan pekerja tersebut berjanji segera menuntaskan masalah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait seperti Direksi PT. Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT. Mulya Tani Konawe, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
"Kami akan mengundang perusahaan-perusahaan yang bersangkutan untuk kita melakukan tindakan kongkrit. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral untuk memberdayakan pekerjanya karena pekerja yang meningkatkan ekonomi dan profit perusahaan itu," katanya.
Selanjutnya pihak DPRD Sultra berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menampung sementara para pekerja ini, agar tidak terlantar di Gedung DPRD Sultra karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, dan selama ini mereka tinggal di basecamp.