Kendari (Antara News) - Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara Dr.H MZ Amirul Tamim melakukan diskusi dan seminar tentang reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Tujuan diskusi dan seminar ini, selain menjaring aspirasi masyarakat di daerah juga sekaligus sebagai bahan masukan kami untuk Sidang Umum MPR nanti," ujarnya di Kendari, Minggu.
"Kondisi masyarakat saat ini benar-benar sedang `sakit`, oleh karena itu kami anggota DPR harus benar-benar jeli melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, utamanya terkait dengan perbaikan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan.
"Tujuan diskusi dan seminar ini, selain menjaring aspirasi masyarakat di daerah juga sekaligus sebagai bahan masukan kami untuk Sidang Umum MPR nanti," ujarnya di Kendari, Minggu.
Amirul menjelaskan. kegiatan diskusi dan seminar itu dilaksanakan di Kota Kendari itu yang diikuti sekitar lebih 100 orang peserta berbagai unsur masyarakat dan bertindak sebagai moderator anggota DPRD Sultra Abdul Rasyid Syawal.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan asal Sultra ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini sudah membuat putusan akan mengkaji sistem ketatanegaraan yang paling baik ke depan dan nanti dibahas pada Sidang Umum MPR.
Ia berharap diskusi ini melahirkan desain yang jelas dan lengkap, dan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Makanya dengan adanya diskusi seperti ini penting untuk menjadi bahan kami dalam sidang umum nanti," ujar anggota Komosi II DPR RI.
"Makanya dengan adanya diskusi seperti ini penting untuk menjadi bahan kami dalam sidang umum nanti," ujar anggota Komosi II DPR RI.
Menurut dia, kebutuhan merumuskan kembali sistem pembangunan nasional model GBHN ini muncul mengingat kondisi di Tanah Air saat ini tidak begitu bagus.
Mantan wali kota Baubau dua periode itu mengungkapkan bahwa untuk membangun sebuah negara yang luas seperti Indonesia dibutuhkan sebuah pemahaman bersama yang memiliki haluan yang berkesinambungan.
"Saat ini memang diperlukan satu pemahaman bersama untuk membangun negara yang luas ini, kalau cuma berdasarkan program-program bisa jadi repot, artinya bila presidennya berganti, nanti programnya berhenti juga," ujaranya.
Ia berharap ke depan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak ada yang mempermasalahkan di kemudian hari.
Pada kegiatan seminar dan diskusi itu, sejumlah peserta tampak antusias memberikan saran dan pertanyaan, terutama terkait kondisi perekonomian di Tanah Air.
Salah seorang tokoh agama Abu Daud (56) mengharapkan kepada anggota legislatif pusat untuk mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang benar-benar dapat diterima oleh semua pihak.
"Kondisi masyarakat saat ini benar-benar sedang `sakit`, oleh karena itu kami anggota DPR harus benar-benar jeli melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, utamanya terkait dengan perbaikan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan.