Kendari (Antara News) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Arkian Lubis mengimbau para kontestan pemilihan kepala daerah di setiap kabupaten setempat mematuhi aturan main sehingga penyelenggaraan pilkada berjalan damai, aman, dan lancar.
"Kalau para kontestan pilkada mematuhi berbagai aturan main di dalam penyelenggaraan pilkada maka tingkat kerawanan sosial yang akan muncul bisa diminimalisir," katanya di Kendari, Rabu.
Menurut dia, ketidaktaatan para calon kepala daerah terhadap aturan main dalam pilkada, dapat memicu timbulnya gesekan di tengah masyarakat.
Apalagi, kata dia, ketidakpatuhan terhadap atauran yang dilakukan pasangan calon kepala daerah dapat merugikan pasangan calon kepala daerah lainnya.
"Oleh karena itu setiap kontestan diharapkan mematuhi seluruh rambu-rambu yang mengatur pelaksanaan pilkada, sehingga tidak terjadi gesekan sosial di tengah masyarakat," katanya.
Ia juga menghimbau para tim sukses pasangan calon kepala daerah agar menghindari kampanye hitam atau menjelek-jelekkan pasangan calon kepala daerah lainnya.
Kampanye hitam, kata dia, bisa memancing kemarahan bagi tim sukses pasangan calon kepala daerah yang dijelek-jelekkan.
"Setiap pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU untuk dipilih oleh rakyat, tentu pasangan calon bersangkutan merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dimiliki daerah," katanya.
Menyingung pengamanan pilkada di tujuh kabupaten penyelenggara pilkada serentak di provinsi itu, ia mengatakan akan disesuaikan dengan potensi tingkat kerawanan yang akan timbul.
"Makin tinggi tingkat kerawanan yang timbul di daerah penyelenggara pilkada, makin banyak jumlah personel anggota Polri yang akan kita siagakan," katanya.
Polda Sultra menyediakan 2/3 kekuatan atau sekitar 4.000 personel Polri untuk mengamankan penyelenggaraan pilkada di tujuh kabupaten di provinsi itu.
"Kalau para kontestan pilkada mematuhi berbagai aturan main di dalam penyelenggaraan pilkada maka tingkat kerawanan sosial yang akan muncul bisa diminimalisir," katanya di Kendari, Rabu.
Menurut dia, ketidaktaatan para calon kepala daerah terhadap aturan main dalam pilkada, dapat memicu timbulnya gesekan di tengah masyarakat.
Apalagi, kata dia, ketidakpatuhan terhadap atauran yang dilakukan pasangan calon kepala daerah dapat merugikan pasangan calon kepala daerah lainnya.
"Oleh karena itu setiap kontestan diharapkan mematuhi seluruh rambu-rambu yang mengatur pelaksanaan pilkada, sehingga tidak terjadi gesekan sosial di tengah masyarakat," katanya.
Ia juga menghimbau para tim sukses pasangan calon kepala daerah agar menghindari kampanye hitam atau menjelek-jelekkan pasangan calon kepala daerah lainnya.
Kampanye hitam, kata dia, bisa memancing kemarahan bagi tim sukses pasangan calon kepala daerah yang dijelek-jelekkan.
"Setiap pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU untuk dipilih oleh rakyat, tentu pasangan calon bersangkutan merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dimiliki daerah," katanya.
Menyingung pengamanan pilkada di tujuh kabupaten penyelenggara pilkada serentak di provinsi itu, ia mengatakan akan disesuaikan dengan potensi tingkat kerawanan yang akan timbul.
"Makin tinggi tingkat kerawanan yang timbul di daerah penyelenggara pilkada, makin banyak jumlah personel anggota Polri yang akan kita siagakan," katanya.
Polda Sultra menyediakan 2/3 kekuatan atau sekitar 4.000 personel Polri untuk mengamankan penyelenggaraan pilkada di tujuh kabupaten di provinsi itu.