Kendari (Antara News) - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sultra menyepakati jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perubahan 2015 setelah Lebaran.
"Kami bersama Pemerintah Provinsi Sultra sepakat akan membahas APBD Perubahan 2015 setelah Lebaran Idul Fitri nanti," kata Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada seusai memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) penetapan jadwal pembahasan ABPD Perubahan tersebut di Kendari, Rabu.
Menurut dia, di dalam APBD induk 2015, nilai APBD Sultra mencapai kurang lebih Rp2,2 triliun.
Di dalam APBD Perubahan nanti kata dia, nilai tersebut tidak berubah signifikan karena di dalam APBD Perubahan hanya memperbaiki atau memindahkan pos-pos anggaran pada kegiatan yang dianggap prioritas dan mendesak.
"Tentu pos-pos anggara yang dipindahkan atau dialihkan ke pos pembiayaan lain, karena dianggap masih bisa dipending atau tidak memberi dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, pos-pos anggaran apa pun yang dibahas di dalam APBD perubahan, tidak boleh mengabaikan asas manfaat bagi masyarakat.
Sebab, sesuai amanah undang-undang, kata dia, setiap penggunaan anggaran negara, haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat. "Kalau ada pos pembiayaan yang tidak memihak kepada rakyat di dalam APBD induk, maka pos anggaran tersebut harus dialihkan ke pos pembiayaan lain yang lebih menyentuh kepentingan rakyat melalui APBD Perubahan," katanya.
"Kami bersama Pemerintah Provinsi Sultra sepakat akan membahas APBD Perubahan 2015 setelah Lebaran Idul Fitri nanti," kata Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada seusai memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) penetapan jadwal pembahasan ABPD Perubahan tersebut di Kendari, Rabu.
Menurut dia, di dalam APBD induk 2015, nilai APBD Sultra mencapai kurang lebih Rp2,2 triliun.
Di dalam APBD Perubahan nanti kata dia, nilai tersebut tidak berubah signifikan karena di dalam APBD Perubahan hanya memperbaiki atau memindahkan pos-pos anggaran pada kegiatan yang dianggap prioritas dan mendesak.
"Tentu pos-pos anggara yang dipindahkan atau dialihkan ke pos pembiayaan lain, karena dianggap masih bisa dipending atau tidak memberi dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, pos-pos anggaran apa pun yang dibahas di dalam APBD perubahan, tidak boleh mengabaikan asas manfaat bagi masyarakat.
Sebab, sesuai amanah undang-undang, kata dia, setiap penggunaan anggaran negara, haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat. "Kalau ada pos pembiayaan yang tidak memihak kepada rakyat di dalam APBD induk, maka pos anggaran tersebut harus dialihkan ke pos pembiayaan lain yang lebih menyentuh kepentingan rakyat melalui APBD Perubahan," katanya.