Kendari (Antara) - Pembentukan Provinsi Buton Raya yang akan dideklarasikan pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-51 Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka Timur pada 27 April 2015, harus berlandaskan semangat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
"Semangat pembentukan Provinsi Buton Raya, pisah dari Provinsi Sultra, harus dimaknai sebagai perjuangan pemerataan dan percepatan pembangunan, terutama pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah yang dideklarasikan mekar tersebut," kata Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Senin.
Menurut dia, kondisi infrastruktur jalan di bagian daratan wilayah Sultra, sangat berbeda jauh dengan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di bagian kepulauan wilayah Sultra.
Di bagian daratan wilayah Sultra, kata dia, seluruh kabupaten dan kota sudah dihubungkan dengan sarana jalan dan jembatan yang cukup memadai.
Sedangkan bagian kepulauan wilayah Sultra, ujar dia, infrastruktur dan jalan jembatan masih sangat memprihatinkan.
"Di Pulau Buton misalnya, jalan yang menghubungkan tiga wilayah kabupaten (Buton, Buton Utara dan Kota Baubau) masih jauh dari memadai karena ruas jalan provinsi di tiga daerah itu sebagian besar belum beraspal," katanya.
Demikian pula, ujarnya dengan kondisi jalan di Pulau Muna yang juga menghubungkan tiga wilayah kabupaten (Muna Barat, Muna dan Buton Tengah) masih sangat memprihatinkan.
Sebagian besar ruas jalan provinsi di tiga kabupaten tersebut, kata dia, mengalami rusak parah sehingga sangat sulit dilalui kenderaan roda empat maupun roda dua.
"Belum terbangunnya infrastruktur jalan secara memadai itu, menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan bergerak lamban," ujarnya.
Oleh karena itu, semangat pembentukan Provinsi Buton Raya yang akan dideklarasikan pada 27 April 2015 haruslah berlandaskan pada semangat percepatan dan pemerataan pembangunan, bukan semangat bagi-bagi kekuasaan atau jabatan.
"Semangat pembentukan Provinsi Buton Raya, pisah dari Provinsi Sultra, harus dimaknai sebagai perjuangan pemerataan dan percepatan pembangunan, terutama pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah yang dideklarasikan mekar tersebut," kata Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Senin.
Menurut dia, kondisi infrastruktur jalan di bagian daratan wilayah Sultra, sangat berbeda jauh dengan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di bagian kepulauan wilayah Sultra.
Di bagian daratan wilayah Sultra, kata dia, seluruh kabupaten dan kota sudah dihubungkan dengan sarana jalan dan jembatan yang cukup memadai.
Sedangkan bagian kepulauan wilayah Sultra, ujar dia, infrastruktur dan jalan jembatan masih sangat memprihatinkan.
"Di Pulau Buton misalnya, jalan yang menghubungkan tiga wilayah kabupaten (Buton, Buton Utara dan Kota Baubau) masih jauh dari memadai karena ruas jalan provinsi di tiga daerah itu sebagian besar belum beraspal," katanya.
Demikian pula, ujarnya dengan kondisi jalan di Pulau Muna yang juga menghubungkan tiga wilayah kabupaten (Muna Barat, Muna dan Buton Tengah) masih sangat memprihatinkan.
Sebagian besar ruas jalan provinsi di tiga kabupaten tersebut, kata dia, mengalami rusak parah sehingga sangat sulit dilalui kenderaan roda empat maupun roda dua.
"Belum terbangunnya infrastruktur jalan secara memadai itu, menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan bergerak lamban," ujarnya.
Oleh karena itu, semangat pembentukan Provinsi Buton Raya yang akan dideklarasikan pada 27 April 2015 haruslah berlandaskan pada semangat percepatan dan pemerataan pembangunan, bukan semangat bagi-bagi kekuasaan atau jabatan.