Kendari (Antara News) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merasa yakin tiga daerah otonomi baru (DOB) di provinsi itu, yakni Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan akan tetap ikut pilkada serentak akhir tahun 2015.
Ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah, di Kendari, Kamis, mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada pada tiga DOB tersebut tidak perlu menunggu perubahan anggaran, tetapi cukup menggeser anggaran yang ada untuk dialokasikan ke penyelenggaraan pilkada seperti anggaran infrastruktur dapat saja ditarik untuk membiayai pilkada.
"Sekarang ini, pihak Kemendagri sedang menyusun edaran tentang penggeseran anggaran pada daerah-daerah yang akan ikut Pilkada 2015. Kita khawatir jangan sampai pemda di tiga DOB itu tidak bersiap-siap," katanya.
Menurut dia, selama belum ada keputusan dari Kemendagri bahwa tiga DOB itu tidak ikut pilkada, maka KPU provinsi maupun KPU kabupaten tetap mempersiapkan penyelengaraan Pilkada sesuai kemampuann yang ada.
"Berbicara penyelenggaraan pilkada yang belum terbentuk lembaga KPU-nya, telah diatur khusus penyelenggaranya. Kabupaten Muna yang bersamaan dengan Muna Barat, maka pilkada Muna Barat akan dilaksanakan oleh KPU provinsi," katanya.
Sedangkan untuk Buton Tengah dan Selatan, kata Hidayat, penyelenggaranya bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton dan KPU Kota Baubau karena merupakan daerah terdekat.
Begitu halnya, lanjut Hidayat, dengan Kabupaten Kolaka Timur yang belum ada komisioner KPU-nya meskipun sudah ada kelembagaannya, maka akan diambil alih oleh KPU Kabupaten Kolaka.
"Sedangkan untuk Kabupaten Konawe Kepulauan yang belum ada komisioner KPU-nya juga akan diambil alih penyelengarannya oleh KPU Kabupaten induk yakni KPU Kabupaten Konawe," katanya.
Ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah, di Kendari, Kamis, mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada pada tiga DOB tersebut tidak perlu menunggu perubahan anggaran, tetapi cukup menggeser anggaran yang ada untuk dialokasikan ke penyelenggaraan pilkada seperti anggaran infrastruktur dapat saja ditarik untuk membiayai pilkada.
"Sekarang ini, pihak Kemendagri sedang menyusun edaran tentang penggeseran anggaran pada daerah-daerah yang akan ikut Pilkada 2015. Kita khawatir jangan sampai pemda di tiga DOB itu tidak bersiap-siap," katanya.
Menurut dia, selama belum ada keputusan dari Kemendagri bahwa tiga DOB itu tidak ikut pilkada, maka KPU provinsi maupun KPU kabupaten tetap mempersiapkan penyelengaraan Pilkada sesuai kemampuann yang ada.
"Berbicara penyelenggaraan pilkada yang belum terbentuk lembaga KPU-nya, telah diatur khusus penyelenggaranya. Kabupaten Muna yang bersamaan dengan Muna Barat, maka pilkada Muna Barat akan dilaksanakan oleh KPU provinsi," katanya.
Sedangkan untuk Buton Tengah dan Selatan, kata Hidayat, penyelenggaranya bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton dan KPU Kota Baubau karena merupakan daerah terdekat.
Begitu halnya, lanjut Hidayat, dengan Kabupaten Kolaka Timur yang belum ada komisioner KPU-nya meskipun sudah ada kelembagaannya, maka akan diambil alih oleh KPU Kabupaten Kolaka.
"Sedangkan untuk Kabupaten Konawe Kepulauan yang belum ada komisioner KPU-nya juga akan diambil alih penyelengarannya oleh KPU Kabupaten induk yakni KPU Kabupaten Konawe," katanya.