Kendari (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyiapkan 10.000 hektare lahan pengembangan industri dan perkebunan tebu di daerah itu.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Buton Utara, Budianti Kadidaa, di Kendari, Selasa, menjelaskan, industri dan perkebunan tebu tersebut akan dikembangkan oleh perusahaan PT Sumagro Sawitara di Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu dan Kecamaran Kulisusu.
"Lahan tersebut berasal dari kebun masyarakat, Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)," katanya.
Berdasarkan izin lokasi Bupati Buton Utara No.204 tahun 2013 yang diberikan kepada perusahaan tersebut, luas lahan hanya sekitar 8.000 hektare terdiri 3.000 hektare HPK dan sisanya adalah APL.
"Setelah diteliti dan inventarisasi lahan, ternyata hanya 5.000 hektare yang efektif. Karena di lahan itu ada sawah, kebun jati dan jambu milik masyarakat," katanya.
Karena belum memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah pabrik gula katanya, maka pemerintah menambahkan lahan hingga mencukupi 10.000 hektare.
Saat ini katanya, pihak perusahaan sudah melakukan pembersihan lahan dan pembibitan di Desa Lapero dan mulai mendatangkan alat berat untuk pembukaan lahan dan persiapan perekrutan tenaga kerja.
Dijelaskan, jika masyarakat yang mempunyai lahan dan bersedia ditanami tebu, pihak perusahaan juga siap menggunakan sistem plasma.
"Sistem plasma ini dinilai sangat menguntungkan masyarakat. Sebab tebu itu akan dibeli oleh perusahaan setelah dipotong biaya pembibitan dan pemeliharaan. Secara umum masyarakat sudah siap untuk mendukung industri dan perekebunan tebu ini," katanya.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Buton Utara, Budianti Kadidaa, di Kendari, Selasa, menjelaskan, industri dan perkebunan tebu tersebut akan dikembangkan oleh perusahaan PT Sumagro Sawitara di Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu dan Kecamaran Kulisusu.
"Lahan tersebut berasal dari kebun masyarakat, Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)," katanya.
Berdasarkan izin lokasi Bupati Buton Utara No.204 tahun 2013 yang diberikan kepada perusahaan tersebut, luas lahan hanya sekitar 8.000 hektare terdiri 3.000 hektare HPK dan sisanya adalah APL.
"Setelah diteliti dan inventarisasi lahan, ternyata hanya 5.000 hektare yang efektif. Karena di lahan itu ada sawah, kebun jati dan jambu milik masyarakat," katanya.
Karena belum memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah pabrik gula katanya, maka pemerintah menambahkan lahan hingga mencukupi 10.000 hektare.
Saat ini katanya, pihak perusahaan sudah melakukan pembersihan lahan dan pembibitan di Desa Lapero dan mulai mendatangkan alat berat untuk pembukaan lahan dan persiapan perekrutan tenaga kerja.
Dijelaskan, jika masyarakat yang mempunyai lahan dan bersedia ditanami tebu, pihak perusahaan juga siap menggunakan sistem plasma.
"Sistem plasma ini dinilai sangat menguntungkan masyarakat. Sebab tebu itu akan dibeli oleh perusahaan setelah dipotong biaya pembibitan dan pemeliharaan. Secara umum masyarakat sudah siap untuk mendukung industri dan perekebunan tebu ini," katanya.